Kembali Diperpanjang, PPKM Mikro Diperluas hingga 30 Provinsi

Dita Angga R, Sindonews · Senin 03 Mei 2021 13:27 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 03 337 2404743 kembali-diperpanjang-ppkm-mikro-diperluas-hingga-30-provinsi-nkS3st548L.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro selama dua pekan. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ini merupakan pelaksanaan PPKM mikro yang ketujuh. Di mana PPKM mikro tahap pertama dilaksanakan 9 sampai 22 Februari. Kemudian PPKM mikro tahap kedua dilaksanakan tanggal tanggal 23 Februari hingga 8 Maret.

Lalu PPKM mikro tahap ketiga yakni tanggal 9 hingga 22 Maret 2021. Sementara PPKM mikro tahap keempat adalah tanggal 23 Maret hingga 5 April 2021. PPKM Mikro tahap kelima dilaksanakan tanggal 6 April hingga 19 April. Kemudian PPKM mikro tahap keenam dilaksanakan tanggal 20 April hingga 3 Mei.

“Nah PPKM mikro sendiri akan diberlakukan perpanjangan yang ketujuh antara tanggal 4 sampai dengan 17 Mei,” katanya, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Jika Masuk Zona Merah, Satu RT di Jakarta Hanya Boleh Beraktivitas hingga Pukul 20.00 WIB

Pada perpanjangan ketujuh ini, PPKM mikro kembali mengalami perluasan. Jika sebelumnya hanya 25 provinsi prioritas PPKM mikro, saat ini menjadi 30 provinsi prioritas.

Baca juga: PPKM Mikro Terbukti Ampuh Turunkan Kasus Covid-19

“Kemudian juga perluasan daripada provinsi di tambahkan lima provinsi yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat. Sehingga totalnya menjadi 300 provinsi,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ada beberapa pembatasan di PPKM mikro yang tidak mengalami perubahan. Namun pemerintah akan semakin menegaskan bahwa kawasan hiburan di daerah-daerah masyarakat wajib menggunakan masker.

“Namun juga diberikan penegasan bahwa di daerah-daerah hiburan komunitas maupun masyarakat ataupun hiburan yang sifatnya fasilitas publik maka penerapan prokes menggunakan masker itu wajib. Itu yang memberikan penekanan. Dan juga pembatasan di tempat tersebut 50%,” pungkasnya.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini