Kasus Suap Tajungbalai Seret Azis Syamsuddin, Begini Sikap Golkar

Agregasi Solopos, · Senin 03 Mei 2021 05:53 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 03 337 2404529 kasus-suap-tajungbalai-seret-azis-syamsuddin-begini-sikap-golkar-B91NPAkY8w.jpg Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin (Foto : Okezone.com)

SOLO - Kasus suap Pemkot Tanjungbalai Sumatra Utara menyeret nama wakil ketua DPR yang juga politikus Partai Gokkar Azis Syamsuddin. Soal itu, Pelaksana tugas (Plt.) Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, menekankan pentingnya azas praduga tak bersalah dalam kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial, terhadap penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju.

Menurutnya, suap pemkot kepada polisi itulah yang menyeret nama politikus Senayan, Azis Syamsuddin.

Menurut Henry, kasus yang melibatkan koleganya sudah diatur dan dijamin undang-undang. “Secara tegas diatur di penjelasan Pasal 3 huruf c KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman,” ujar dia melalui siaran pers yang diterima, Minggu 2 April 2021.

Merujuk Pasal 3 huruf c KUHAP, Henry menerangkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Poin yang sama diatur di Pasal delapan ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman.

Sudah Digeledah

Di sisi lain Henry mengapresiasi Ketua KPK, Firli Bahuri yang menyatakan akan terus bekerja untuk mencari keterangan dan bukti. Seperti yang dilakukan tim penyidik KPK yang menggeledah berbagai tempat, seperti ruang kerja, rumah dinas, dan rumah pribadi Azis Syamsuddin. Sebab menurut dia status hukum harus mendasarkan bukti.

“Ketua KPK mengatakan akan bekerja keras untuk mencari bukti-bukti. Status seseorang memang harus didasarkan atas cukupnya bukti, bukan pendapat, bukan persepsi, bukan juga asumsi. Apalagi halusinasi. Memang harus seperti itu kerja KPK, akan terus mendalami dan mempelajari, menelaah keterangan saksi dan bukti,” kata dia.

Baca Juga : Azis Syamsuddin Dicegah ke Luar Negeri 6 Bulan ke Depan

Henry menegaskan kecukupan bukti mutlak dibutuhkan untuk menduga seseorang sebagai tersangka sebuah tindak pidana. Sedangkan mengenai desakan untuk menangkap Azis Syamsuddin terkait kasus suap itu oleh elemen mahasiswa dan pemuda, mantan calon anggota DPR dari Dapil V Jateng pada Pileg 2019 tersebut menilai sah-sah saja.

Sebab masyarakat mempunyai hak untuk ikut mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan. Namun Henry mengingatkan penerapan fungsi kontrol civil siciety dilakukan dengan tak memaksakan kehendak, apalagi sampai bertindak anarkistis. Ihwal sikap partai, dia menilai mesti menunggu proses hukum oleh KPK.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini