Risma Laporkan 21 Juta Data Ganda Bansos, PAN: Harus Diperiksa

Kiswondari, Sindonews · Minggu 02 Mei 2021 14:44 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 02 337 2404319 risma-laporkan-21-juta-data-ganda-bansos-pan-harus-diperiksa-8MkT2uvvMb.jpg Bantuan sosial (Bansos).(Foto:Okezone)

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PN) DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti soal laporan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengenai 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Menurutnya, data kemiskinan memang masih bermasalah, tapi ini adalah bukti terbaru dan itu tidak tanggung-tanggung, ada 21 juta data ganda.

“Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan. Tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa. Apakah dalam pemberian bansos sebelumnya ke-21 juta data itu masih menerima? Lalu, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Siapa penanggung jawab pendataannya?,” kata Saleh kepada wartawan, Minggu (2/5/2021).

Kalau tidak salah, Saleh melanjutkan, sejak era Menkes Khofifah Indar Parawansa, sudah ada program satu pintu data kemiskinan yaitu, data yang diolah oleh Kemensos. Lalu sekarang, ada yang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca Juga: Selamat Tinggal Bansos Tunai, Ini 4 Faktanya

“Apa itu DTKS? Apa ini bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi? Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut ada 21 juta data yang salah?,” tukasnya.

Menurut Ketua DPP PAN ini, problem kesalahan data ini tidak bisa begitu saja dibiarkan. Pasalnya, ada banyak konsekuensinya, termasuk akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bansos yang berjalan saat ini.

Baca Juga: 21,1 Juta Penerima Bansos Dinonaktifkan, Cek di Sini

“Katakanlah, misalnya, pemberian bantuan PKH. Begitu juga pendataan bagi KIS atau BPJS Kesehatan dari data PBI, dan program bantuan sosial lainnya. Data mana yang dipakai? Apakah ini tidak menjadi bagian dari kesalahan data tersebut?,” terang Saleh.

Oleh karena itu, Saleh mendesak Mensos untuk harus memaparkan uraian data itu. Termasuk relevansinya dengan program lainnya. Konsekuensinya bisa juga menyangkut anggaran APBN, karena kalau salah data, maka penggunaan dan pemanfaatan APBN pun pasti tidak akurat.

"Saya sudah mengikuti soal pendataan ini sejak 2017. Mestinya semakin ke sini, pendataannya semakin bagus, kok ini malah makin tidak jelas. 21 juta data itu tidak sedikit. Memverifikasinya pasti tidak mudah. Apalagi, kalau data yang dimaksud itu disortir berdasarkan by name by address,” pungkas legislator Dapil Sumatera Utara (Sumut) II itu.

(saz)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini