Wakil Ketua KPK Sebut Pembuatan Kriteria Kemiskinan Bisa Cegah Korupsi Bansos

Widya Michella, MNC Media · Jum'at 30 April 2021 21:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 30 337 2403673 wakil-ketua-kpk-sebut-pembuatan-kriteria-kemiskinan-bisa-cegah-korupsi-bansos-s8WTVrl2wQ.jpg Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (foto: Sindo)

JAKARTA - Wakil Ketua Komunikasi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyampaikan mitigasi korupsi Bansos dalam Konferensi Pers KPK terkait Penyelematan Data Bansos pada Jumat (30/04/2021). Pertama, selain dengan DTKS, Kemensos harus membuat kriteria kemiskinan berdasarkan tempat tinggal.

"Untuk penduduk Jakarta itu berbeda kebutuhannya dengan orang yang tinggal di desa. Mungkin kebutuhannya itu bukan makan, akan tetapi tempat tinggal. Karena banyak orang miskin yang kita lihat masih tinggal di kampung-kampung yang tidak layak huni. Kalau penduduk desa, mungkin dia punya rumah tetapi karena kesulitan mendapat pekerjaan yang dibutuhkan bantuan makanan," kata Alexander.

Baca juga:  Bupati Ditetapkan Tersangka, Pemda Bandung Barat Tak Bisa Siapkan Bantuan Hukum

Menurutnya, kriteria kemiskinan itu dibutuhkan supaya penyalurannya lebih tepat. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antara Kemensos dengan pemerintah daerah untuk menentukan kriteria kemiskinan dan dilakukan pemantauan.

Lebih lanjut, ia menyebut pemerintah gagal mengentaskan kemiskinan jika orang-orang yang produktif mendapatkan bansos terus selama bertahun-tahun dan tetap miskin. Ia mencontohkan berhasil tidaknya pemerintah daerah dilihat dari apakah kemiskinan di daerahnya bertambah atau berkurang.

"Selama mereka menjabat 5 tahun jika kemiskinan bertambah atau stagnan artinya bisa dikatakan kepala daerah itu gagal menjalankan amanat yang diberikan oleh undang-undang. Kan jelas bahwa tujuan salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum," tuturnya.

Baca juga:  KPK Telusuri Penerimaan Kuota Bansos untuk Ketua Komisi VIII DPR

Kemudian terkait dengan kondisi darurat, ia menjelaskan seluruh kegiatan memang belum dianggarkan dan tanpa ada perencanaan dari awal itu. Tetapi ketika suatu kegiatan itu dianggarkan, tercantum dalam APBN atau APBD maka tidak dikatakan darurat.

"Walaupun darurat pun pengadaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh darurat kemarin itu misalnya terjadi COVID, kita tidak mengantisipasi di tahun 2019 ketika disusun anggaran tahun 2020. Indonesia tidak menyangka akan ada bencana non alam covid, sehingga nggak ada anggarannya itu," imbuhnya.

Oleh karena itu, Pemerintah meminta alokasi anggaran dikarenakan kebutuhan nya yang mendesak dan semua dilakukan dengan cepat. Selain itu terkait pengadaan barang, ia menjelaskan Pemerintah tidak asal tunjuk guna menghindari korupsi dana.

"Waktu itu penunjukan perusahaan untuk pengadaan APD termasuk peralatan swan semua dilakukan dengan PA. PA pun ada ketentuannya enggak asal nunjuk. Artinya perusahaan yang dituju juga jelas merk yang bergerak di bidangnya jangan sampai pengadaan APD tapi yang ditunjuk perusahaan sembako. Kalau itu yang terjadi maka menimbulkan rente," pungkasnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini