Pemerintah Minta TNI/Polri Tumpas KKB di Papua

Erfan Maaruf, iNews · Kamis 29 April 2021 13:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 29 337 2402758 pemerintah-minta-tni-polri-tumpas-kkb-di-papua-z9HRlcFiGM.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menetapkan Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).

Oleh karena itu, ia meminta kepada TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menindak dengan cepat dan tegas.

"Pemerintah sudah meminta kepada TNI Polri dan BIN segera melakukan tindakan cepat tegas dan terukur menurut hukum, jangan menyasar masyarakat sipil," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Baca juga:  Penyelesaian Masalah Papua dengan Kesejahteraan, Bukan Tindakan Bersenjata

status teroris terhadap KKB tersebut karena telah melakukan tindakan pembubuhan dan kekerasan secara brutal yang dilakukan secara masif.

"Pemerintah mengganggap organisasi dan ornag-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dinyatakan sebagai teroris," kata Mahfud dalam keterangan pers, Kamis (29/4/2021).

Baca juga:  Mahfud MD: 92% Warga Papua Pro-Indonesia, Hanya Segelintir Orang Pemberontak

Kata dia, peningkatan status DTTOT tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam UU tersebut, kata Mahfud yang dikatakan teroris adalah siapaun orang yang merencanakan, menggerakan, dan mengorganisasikan terorisme.

Sedangkan terorisme adalah kegiatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara keluar yang dapat menimbulkan korban secara meluas dan atau menimbulkan kerusakan atau Kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas spublik atau fasilitas internasional dengan motor idiologi, politik Dan keamanan.

"Berdasar devinisi UUD Nomor 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB danengan segala nama dan orang-orang serta yang berafiliasi di dalamnya adalah tindakan teroris," jelasnya.

"Sikap pemerintah dan rakyat sudah tegas berpedoman pada resolusi mejelis umum PBB nomor 2504 tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua. Maka Papua termasuk Papua Barat itu adalah bagian sah negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini