Mahfud MD Minta Dokumen BLBI ke KPK

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Kamis 29 April 2021 11:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 29 337 2402694 mahfud-md-minta-dokumen-blbi-ke-kpk-WXBdlaPMWq.jpg Menko Polhukam Mahfud MD saat datangi KPK (foto: MNC Portal/Raka)

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Polhukam) Mahfud MD menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (29/4/2021). Kedatangan Mahfud ke KPK yakni mengambil berkas kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kami dapat dokumen dari KPK tadi tentang ini," ujar Mahfud di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Baca juga:  Mahfud MD Sebut Perkara BLBI Bisa Dipidana, Asalkan

Saat ditanyai dokumen apa saja yang diberikan oleh KPK, Mahfud menyebut ada sangat banyak jumlah dokumen yang diberikan. Dan nantinya dokumen tersebut bakal digunakan pemerintah untuk menagih utang di kasus BLBI.

"Banyak sekali (dokumennya)," jelasnya.

Baca juga:  Yasonna Yakin Satgas BLBI Bisa Optimal Tagih Aset Rp110 Triliun

Selain itu, Mahfud mengungkapkan, bahwa Pemerintah juga telah mendata aset jaminan dalam kasus BLBI. Dan Pemerintah, kata Mahfud, siap mengeksekusi aset jaminan tersebut untuk menagih utang di kasus BLBI.

"Barang jaminannya sudah ada sekarang karena sudah selesai, kita klasifikasi mana yang bisa dieksekusi sekarang, mana yang bisa ditagih dalam bentuk tunai dan sebagainya," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud mengungkapkan bahwa Pemerintah bakal menagih dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada para obligor mencapai Rp 110 triliun.

Hal tersebut didapati usai Mahfud bersama anggota Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI melakukan rapat pada, Kamis (15/4/2021).

"Per hari ini dan ini yang kemudian menjadi data ada 110 triliun 454 miliyar 809 juta plus 645 ribu (atau diangkakan) Rp 110.454.809.645.467," ujar Mahfud dalam jumpa pers secara daring, Kamis (15/4/2021).

Perhitungan tersebut, kata Mahfud, telah sesuai dengan jumlah kurs uang dan pergerakan saham saat ini.

"Ini setelah menghitung sesuai dengan perkembangan jumlah kurs uang kemudian sesudah menghitung pergerakan saham dan nilai-nilai properti yang dijaminkan," ungkapnya.

Mahfud juga mengungkapkan selain menagih dalam bentuk uang, Pemerintah bakal menagih dalam bentuk saham hingga tabungan

"Tadi menteri keuangan sudah menayangkan nih yang akan ditagih, yang berbetuk aset kredit sekian, yang berbentuk saham sekian, berbentuk rupiah dalam bentuk tabungan sekian dalam bentuk tabungan uang asing dan sebagainya," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini