Bawaslu Awasi Ketat Kegiatan Coklit Pemilih di PSU Pilkada Nabire

Felldy Utama, iNews · Rabu 28 April 2021 18:55 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 28 337 2402383 bawaslu-awasi-ketat-kegiatan-coklit-pemilih-di-psu-pilkada-nabire-nIVspMpY19.jpg Ketua Bawaslu RI Abhan (Foto: Okezone/Fadel Prayoga)

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan akan memberikan perhatian khusus dalam tahapan pemutakhiran data pemilih atau biasa dikenal kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Nabire, Papua.

Ketua Bawaslu RI Abhan menyampaikan bahwa sinkronisasi data dari daftar penduduk potensial pemilih (DP4) dengan daftar pemilih tetap (DPT) di pemilihan sebelumnya menjadi sangat penting dalam rangka menentukan jumlah DPT yang akan digunakan dalam PSU Pilbup Nabire 2020 mendatang.

"Ini tentunya menjadi kewajiban kami nanti untuk dilakukan pengawasan di dalam coklit data pemilih di Nabire," kata Abhan dalam sambutannya di rapat koordinasi (Rakor) bersama KPU RI, Rabu (28/4/2021).

Baca Juga: Gandeng Polri hingga KASN, Bawaslu Susun SE Penanganan Pelanggaran PSU

Apalagi, kata dia, dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap bahwa DPT yang digunakan dalam Pilkada Nabire pada 9 Desember 2020 kemarin merupakan data yang tak valid.

"Maka saya kira, ini menjadi penting data sinkronisasi ini dalam nantinya kami akan melakukan pengawasan betul di dalam coklit ini agar betul-betul data pemilih PSU ini betul-betul data yang riil, yang memang orang-orang yang berhak menggunakan hak pilihnya di hari H pemungutan suara ulang di Nabire," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nabire, Papua 2020. MK dalam putusannya menyatakan hasil pencoblosan tidak sah.

Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Putuskan Pilkada Nabire Digelar Ulang

Putusan tersebut didasari DPT tidak valid. Bahkan, data pemilih yang ditetapkan KPU Daerah (KPUD) Nabire dinilai tidak logis.

"Menyatakan hasil suara tidak sah," bunyi putusan MK yang disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Jumat 19 Maret 2021.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini