Kuasa Hukum Benny Tjokro Ngaku Tak Tahu Ada Aliran Dana Asabri ke "Bitcoin"

Antara, · Jum'at 23 April 2021 17:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 23 337 2399781 kuasa-hukum-benny-tjokro-ngaku-tak-tahu-ada-aliran-dana-asabri-ke-bitcoin-jQugsyO5nt.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

JAKARTA - Kuasa hukum Benny Tjokrosaputro, Bob Hasan mengaku tidak tahu ada aliran dana dugaan korupsi PT Asabri ke dalam bentuk bitcoin. Ia pun mengaku baru tahu.

"Wah, saya baru tahu ada tudingan tersebut. Kami pun tidak tahu ada aliran dana ke bitcoin," kata Bob Hasan dalam keterangannya, Jumat (23/4/2021).

Baca juga:  Kejagung Sita Hotel Milik Benny Tjokrosaputro di Batam

Ia menilai, pernyataan Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Ardiansyah baru-baru ini tentang adanya aliran dana dugaan korupsi PT Asabri ke dalam bentuk bitcoin itu sebagai opini pribadi dari penyidik. Hal tersebut, menurut dia, karena kejaksaan hingga saat ini belum menyelesaikan perhitungan kerugian negara.

Sementara itu menanggapi hal tersebut, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan, bahwa Dirdik seyogianya tidak membuat kemungkinan opini pada proses yang masih prematur.

Baca juga: Kejagung Periksa 4 Saksi Usut Dugaan Korupsi ASABRI, Ini Identitasnya

"Meski dalam kerangka transparansi, membuat opini yang salah dikhawatirkan bisa menjadi bumerang bagi institusi kejaksaan. Penegakan hukum tidak boleh dibumbui dengan opini," kata Suparji.

Ia pun menyarankan agar kejaksaan dalam memberikan pernyataan harus menjaga objektivitasnya sebagai penegak hukum, kemudian pernyataan penyidik juga harus memperhitungkan dampak negatif pada politik, sosial, dan ekonomi.

 

Menurut dia, jika tidak ada kaitannya dengan kejahatan, penyidik tidak boleh sembarangan beropini maupun menyita. Masalahnya, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum tak boleh mengganggu sektor perekonomian.

Lalu, Pakar hukum Universitas Pelita Harapan, Rizky Karo-Karo mengatakan, bahwa penegak hukum yang menangani kasus Asabri maupun Jiwasraya sejatinya dalam melakukan tugas dan kewenangan harus berdasar bukti permulaan yang cukup, minimal terdapat dua alat bukti dalam hukum acara pidana.

"Penegak hukum pun wajib tidak melupakan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga akhirnya terdapat putusan peradilan dari hakim pemeriksa perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini