Kominfo Lakukan Patroli Siber Cegah Konten Penistaan Agama seperti Kasus Jozeph Paul Zhang

Muhammad Refi Sandi, MNC Media · Rabu 21 April 2021 11:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 21 337 2398253 kominfo-lakukan-patroli-siber-cegah-konten-penistaan-agama-seperti-kasus-jozeph-paul-zhang-GqSJJgroqS.jpg Foto: istimewa

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan patroli siber guna mencegah kasus penistaan agama seperti kasus Jozeph Paul Zhang.

Pria yang bernama Shindy Paul Soerjomoelyono itu kini telah berstatus tersangka penistaan agama dan telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Kami terus lakukan patroli siber untuk menemukan konten yang berisi ujaran kebencian, seperti halnya kasus Paul Zhang ini," kata Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/4/2021).

Dedy mengatakan, pihaknya akan langsung melakukan blokir jika menemukan kasus yang bermuatan SARA dan ujaran kebencian.

Baca juga: Hari Kartini, Kominfo Dorong Perempuan Berwirausaha Digital

Dedy mengajak masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan kasus Paul Zhang. Sebab, konten negatif dapat merusak persatuan bangsa dan negara.

Baca juga: Soal Jozeph Paul Zhang, HNW Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi

"Jika kalian (masyarakat) menemukan konten yang melanggar Undang-Undang, termasuk ujaran kebencian, masyarakat dapat melaporkannya melalui aduan konten.id,” terangnya.

Sebelumnya, Kominfo telah meminta platform YouTube untuk memblokir total 20 konten ujaran kebencian oleh Paul Zhang. Sebanyak 13 konten diblokir hari ini, sementara tujuh konten pada Senin 19 April. Konten yang disoroti Kominfo termasuk video di YouTube yang berjudul "Puasa Lalim Islam".

Dedy menegaskan pemblokiran konten suah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang, Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A, bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Selain UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 memuat larangan penyelenggara sistem elektronik atau platform memuat konten yang melanggar aturan.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini