Namanya Dicatut, 3 Ketua DPC Demokrat Polisikan Pengacara Kubu Moeldoko

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 20 April 2021 15:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 20 337 2397816 namanya-dicatut-3-ketua-dpc-demokrat-polisikan-pengacara-kubu-moeldoko-wFXoy1fjEg.jpg Tiga ketua DPC Demokrat melaporkan pengacara kubu Moeldoko terkait pemalsuan. (Foto : MNC Portal/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Tiga kader Partai Demokrat, yaitu Jefri Prananda selaku Ketua DPC Partai Demokrat Konawe Utara; Laode Abdul Gamal selaku Ketua DPC Partai Demokrat Muna Barat; serta Muliadi Salenda selaku Ketua DPC Partai Demokrat Buton Utara, disebut telah melaporkan tim pengacara kubu Moeldoko ke pihak kepolisian.

Tim pengacara Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat kuasa. Pemalsuan surat kuasa itu berkaitan dengan gugatan yang diajukan kubu Moeldoko ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

Koordinator tim hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob menjelaskan, Jefri Prananda, Abdul Gamal, dan Muliadi Salenda mengaku nama mereka dicatut. Atas dasar itu, kata Mehbob, ketiga Ketua DPC Partai Demokrat itu mendatangi kantor DPP dan melaporkan dugaan pemalsuan surat kuasa tersebut ke Polda Metro Jaya.

"Mereka melakukan penipuan. Mereka melakukan gugatan, ada tiga DPC kami yang dicatut namanya, karena mereka tidak pernah bertemu kuasa hukumnya dan tidak pernah menandatangani (surat kuasa)," kata Mehbob di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/4/2021).

Baca Juga : Kubu Moeldoko: Tak Ada Lagi Masyarakat yang Percaya Drakor ala Kubu SBY

"Mereka sudah hadir jauh dari Konawe, Buton, hadir ke Jakarta dan melaporkan ke kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Minggu karena diduga tanda tangan mereka dipalsukan dan kami gunakan Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 yang mana itu adalah ancaman hukumannya 6 tahun," ucapnya.

Tak hanya itu, kata Mehbob, pihaknya juga sedang mempertimbangkan untuk melaporkan kode etik terhadap sembila pengacara kubu Moeldoko. Sebab, sambungnya, para pengacara itu diduga telah menggunakan surat kuasa palsu.

"Jadi gerombolan Moeldoko dan Jhoni Allen ini selalu melakukan kebohongan-kebohongan dan mereka adalah pelanggar hukum yang seharusnya pengadilan ini melakukan vonis yang sangat ketat karena perbuatan mereka jelas-jelas melanggar hukum," beber Mehbob.

Baca Juga : Kubu Moeldoko Tak Hadir, Sidang Gugatan AD/ART Partai Demokrat Ditunda

"Dan kami juga minta lembaga kepolisian untuk segera memproses laporan kami dan siapa dalangnya untuk segera diproses hukum. Karena saya yakin mungkin pengacara-pengacara itu hanya sebagai korban dari dalang intelektualnya," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini