KH Hasyim Asyari Hilang dari Kamus Sejarah Indonesia, NU-PKB Protes Keras Kemendikbud

Tim Okezone, Okezone · Senin 19 April 2021 21:23 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 19 337 2397396 kh-hasyim-asyari-hilang-dari-kamus-sejarah-indonesia-nu-pkb-protes-keras-kemendikbud-3O8RWemmOC.jpeg KH Hasyim Asyari. (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Ketua Umum NU CIRCLE (Masyarakat Profesional Santri), R. Gatot Prio Utomo protes keras atas tindakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang menghilangkan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syech Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang diterbitkan Kemdikbud.

Atas hal itu, Nadiem Makarim diminta bertanggung jawab atas penghilangan jejak sejarah tersebut.

"Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syech Hasyim Asy'ari tetapi tidak ada ‘entry’ nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohanya. Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran," ujar Gatot dalam siaran persnya, Minggu 18 April 2021. 

Baca juga: Ziarah ke Makam-Makam Habib di Dalam Masjid Tua di Jakarta

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga protes keras terkait hal ini, sebagaimana disampaikan Sekjen DPP PKB, M Hasanuddin Wahid.

"PKB protes keras karena Kh Hasyim Asy'ari gak tertulis dalam kamus sejarah indonesia terbitan dari dirjen kebudayaan kemendikbud, sementara Abu Bakar Ba'asyir yang ditahan negara malah ada," kata Hasanuddin Wahid kepada wartawan, Senin (19/4/2021).

Menurut Cak Udin sapaan akrabnya, Kiai Hasyim yang notabene pahlawan nasional sekaligus pendiri Ormas NU tak diakui, justru tokoh yang dianggap penyokong radikalisme malah mendapat tempat di buku terbitan Kemendikbud. Dia pun menganggap, ada yang aneh dengan Kemendikbud hari ini.

Baca juga: Kisah Mbah Sambu Penyebar Islam di Lasem yang Berhasil Menumpas Bajak Laut

"Sungguh akan menjadi pengkaburan sejarah dan berbahaya bagi pengetahuan generasi muda Indonesia karena dicekoki oleh buku yang tampak tuna sejarah," ungkap Cak Udin. 

PKB, kata Cak Udin pun meminta agar Dirjen Kebudayaan tak menerbitkan kamus sejarah tersebut. "Tidak menerbitkan buku-buku yang tidak otoritatif, seperti buku kamus sejarah di atas," pungkas dia.  

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini