Proses Peralihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Masuk Tahap Wawancara

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Senin 19 April 2021 13:16 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 19 337 2397086 proses-peralihan-status-pegawai-kpk-jadi-asn-masuk-tahap-wawancara-cwmQgrZ4BS.jpg Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto: Sindonews)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengungkapkan sejauh mana proses peralihan status pegawai lembaga antikorupsi itu hingga saat ini.

Ghufron menyebut ada dua tahap tes yang dilakukan dalam peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dua tes tersebut yakni tes tertulis dan wawancara.

"Tes tulis dilaksanakan dua tahap dan itu sudah selesai, kita saat ini dalam proses wawancara yang dari tanggal 18 sampai tanggal 7 April," ujar Ghufron dalam keterangan melalui video di YouTube KPK, Senin (19/4/2021).

"Sehingga persentase tahapan itu seandainya ada dua tahap, tahap pertama sudah selesai tahap kedua separuh jalan," tambahnya.

Baca Juga:  KPK Panggil Petinggi PT BLEM Terkait Kasus Suap Samin Tan

Ghufron menjelaskan, awal mula proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dibutuhkan cukup waktu karena dalam peralihan itu harus menggunakan dasar hukum. Dan terbitlah peraturan teknis PP 41 2021 yabg baru lahir diawal Januari 2021.

"Sehingga kemudian sejak peraturan teknis tersebut terbit baru kita kemudian melakukan langkah-langkah teknis, apa saja? Mulai mendata Kita bekerjasama dengan BKN melakukan mentrace apa saja yang perlu dilakukan," kata Ghufron.

Berdasarkan data yang KPK miliki, kata Ghufron, proses rekrutmen pegawai KPK sebelum di -ASN -kan i sudah melewati proses seleksi atau pengukuran kompetensi.

Dan untuk menjadi ASN memiliki dua ukuran untuk bisa masuk yaitu kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut dan kesetiaan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Untuk pengukuran kompetensi dasar sebagai seorang calon pegawai KPK selalu melakukan tes kompetensi tersebut.

"Sehingga kemudian untuk tes kompetensi dianggap tidak perlu lagi dan data tentang kompetensi tersebut masih tersimpan rapih di manajemen kepegawaian KPK," katanya.

"Sehingga proses alih status pegawai KPK dari 2 syarat itu syarat pertama sudah selesai tinggal menguji kesetiaan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI," imbuhnya.

Baca Juga:  Kasus Korupsi Aa Umbara, KPK Panggil Kadinsos Pemkab Bandung Barat

Maka, KPK berkoordinasi dengan BKN dan menyepakati bahwa pegawai KPK hanya mengikuti tes kompetensi indeks moderasi berkebangsaan. Untuk mengukur kesetiaan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI

"Itu sudah kami identifikasi kemudian datanya disampaikan ke BKN, di BKN kemudian dilaksanakan dalam dua tes, tes tulis dan wawancara," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini