Survei LSI: 25,4 Persen PNS Nilai Korupsi di Indonesia Menurun

Riezky Maulana, iNews · Minggu 18 April 2021 15:34 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 18 337 2396694 survei-lsi-25-4-persen-pns-nilai-korupsi-di-indonesia-menurun-dB0t2MzlKy.jpg Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait persepsi korupsi, demokrasi, dan toleransi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam hasil survei disebutkan bahwa sebanyak 25,4 persen PNS menganggap korupsi di Indonesia telah menurun.

Sementara itu, untuk PNS yang menilai korupsi di Indonesia meningkat tercatat 34,6 persen, dan ada 33,9 persen yang tak memiliki perubahan.

BACA JUGA: LSI Rilis Survei 5 Tempat Paling Korup di Instansi Pemerintah

"PNS yang menjadi responden survei terbelah antara yang menilai bahwa tingkat korupsi meningkat 34,6 persen dan tidak ada perubahan 33,9 persen. Akan tetapi, lebih banyak yang menilai korupsi meningkat dibanding yang menilai menurun 25 persen," tulis LSI dalam rilis surveinya, Minggu (18/4/2021).

Diungkapkan dalam hasil survei tersebut, persepsi korupsi ini adalah hal yang paling positif, ketimbang dengan survei dengan responden masyarakat umum, pemuka opini, dan pelaku bisnis. Menurur LSI, lDa survei-survei tersebut, mayoritas menilai bahwa tingkat korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir.

Saat ini, menurut responden bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah yakni menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kerugian keuangan negara, gratifikasi, dan menerima suap. Adapun persentasenya, 26,2 persen, 22,8 persen, 19,9 persen, dan 14,8 persen.

BACA JUGA: Menkes: Perebutan Vaksin Covid-19 di Dunia Semakin Keras

Kemudian, terkait faktor apa yang memengaruhi PNS menerima uang atau hadiah tercatat sebesar 49 persen menjawab kurangnya pengawasan, adanya kedekatan dengan pemberi uang 37,1 persen, 34,8 persen adanya campur tangan politik yang berkuasa, serta 26,2 persen menganggap karena gaji rendah.

Dalam surveinya, LSI melibatkan sebanyak 1.200 PNS untuk menjadi responden. Para responden diwawancarai dalam kurun waktu 3 Januari sampai dengan 31 Maret 2021.

Untuk populasi PNS yang mengikuti survei adalah PNS di 14 provinsi dengan menggunakan metodologi multistage random sampling melalui wawancara tatap muka.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini