Jelang Reshuffle Kabinet, Muhammadiyah Tegaskan Tak Minta Jabatan

Fahreza Rizky, Okezone · Jum'at 16 April 2021 15:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 16 337 2395855 jelang-reshuffle-kabinet-muhammadiyah-tegaskan-tak-minta-jabatan-w6fkuyau1P.jpg Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.(Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Muhammadiyah menegaskan tidak meminta-minta jabatan di tengah isu reshuffle kabinet. Namun, bila Presiden Joko Widodo memintanya, maka Persyarikatan akan menyiapkan figurnya.

"Ya siaplah. Tapi Muhammadiyah tidak akan minta-minta apalagi mendesak-desak Presiden. Muhammadiyah sadar itu bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif dari Presiden," kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas saat dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (16/4/2021).

Menurut Buya Anwar-sapaan akrabnya, Muhammadiyah memiliki banyak kader dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka memiliki gelar doktor hingga profesor. Jumlah yang sudah terinventarisir mendekati 500 orang.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Presiden Diminta Kuatkan Sektor Pendidikan

Namun demikian, sekali lagi Buya Anwar menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak Prerogatif Presiden Jokowi. Muhammadiyah tak akan cawe-cawe terhadap hal tersebut.

"Itu kan hak prerogatif Presiden, jadi Muhammadiyah tidak boleh ikut campur dalam menentukannya. Muhammadiyah harus bisa menghormati hak Presiden tersebut," ucapnya.

Baca Juga: Manuver Politik Moeldoko Disebut Bisa Jadi Alasan untuk Di-Reshuffle

Isu reshuffle atau kocok ulang kabinet kembali membetot perhatian publik, seiring dengan rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Surat terkait ini sudah dikirim ke DPR RI pada 30 Maret 2021.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti layak dipertimbangkan untuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).

Diketahui, sebelumnya Abdul Mu'ti pernah menolak tawaran Presiden Jokowi untuk menjabat wakil menteri pendidikan dan kebudayaan.

Menurut dia, postur kementerian menjadi proporsional, di mana secara tradisi Menteri Pendidikan berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sedangkan Kementerian Agama menjadi wilayahnya Nahdlatul Ulama (NU).

"Supaya imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof Abdul Mu'ti ini akan menjadi menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk Nahdlatul Ulama jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya," ucap Qodari.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini