Korupsi Banprov Jabar, Ketua DPD Golkar Dapat Jatah Rp750 Juta

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Kamis 15 April 2021 17:12 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 15 337 2395309 korupsi-banprov-jabar-ketua-dpd-golkar-dapat-jatah-rp750-juta-aSFiQvLDx3.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat Ade Barkah Surahman (ABS) dan anggota DPRD Propinsi Jawa Barat periode 2014-2019 Siti Aisyah Tuti Handayani (STA). Ade merupakan Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Dalam konstruksi perkara Ade turut menerima jatah dengan total sebesar Rp750 juta terkait kasus korupsi Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan, awal mulanya pihak swasta yakni Carsa ES meminta bantuan Bupati Indramayu nonaktif Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT) agar dapat mengerjakan proyek peningkatan dan rehabilitasi jalan di Kabupaten Indramayu yang sumber dananya dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2017 s.d 2019.

"Atas persetujuan itu, Carsa meminta daftar proposal pengajuan dana bantuan keuangan provinsi Jawa Barat untuk kegiatan peningkatan jalan kepada pihak Dinas PUPR Kab.Indramayu dimana proposal tersebut akan diperjuangkan oleh ABS selaku wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan ARM selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat," ujar Lili dalam jumpa pers, Kamis (15/4/2021).

Selanjutnya daftar tersebut dibawa oleh Carsa kepada Abdul Rozaq Muslim (ARM) yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014 s.d. 2019 yang akan diteruskan kepada Ade Barkah untuk dipilih jalan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki.

Setelah itu Carsa kembali bertemu Ferry Mulyadi selaku Staf Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu dan menyampaikan daftar ruas jalan kabupaten yang sudah dipilih oleh ARM.

Baca Juga : KPK Selisik Proyek Banprov di Kabupaten Indramayu

Lili melanjutkan, setelah Ferry Mulyadi menyusun proposal kegiatan proyek jalan yang akan dikerjakan oleh Carsa, selanjutnya proposal tersebut diserahkan pada Carsa dan oleh Carsa proposal tersebut diserahkan kepada ARM untuk diurus dan diperjuangkan di DPRD Prov. Jawa Barat bersama dengan ABS.

"Dalam rangka memperjuangkan proposal tersebut, ABS dan STA beberapa kali menghubungi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat memastikan atas usulan-usulan pekerjaan jalan yang CARSA ES ajukan di Kabupaten Indramayu," kata Lili.

Carsa mendapatkan beberapa pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan dari anggaran TA 2017 s.d 2019 yang bersumber dari bantuan Propinsi Jawa Barat dengan nilai seluruhnya sekitar Rp160,9 Miliar. Carsa bersepakat akan memberikan fee sebesar 3-5% kepada ARM dengan realisasi pemberian dari Carsa tersebut disesuaikan dengan keuntungan atas beberapa pekerjaan tersebut.

"Atas jasanya kemudian CARSA ES juga diduga menyerahkan uang kepada ABS secara langsung dengan total sebesar Rp750 juta," ungkap Lili.

Selain itu Carsa juga diduga memberikan uang secara tunai langsung kepada ARM maupun melalui perantara dengan total sekitar sejumlah Rp 9,2 Miliar.

"Dari uang yang diterima ARM tersebut kemudian diduga diberikan kepada anggota DPRD Propinsi Jawa Barat lain diantaranya STA dengan total sebesar Rp1,05 Miliar," tuturnya.

Atas ulahnya, Ade dan Siti disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini