Kenapa Satgas Hak Tagih BLBI Baru Dibentuk?

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Kamis 15 April 2021 13:52 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 15 337 2395158 kenapa-satgas-hak-tagih-blbi-baru-dibentuk-M9fvtIFDgc.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan alasan pemerintah baru membentuk satuan tugas penanganan hak tagih negara dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Mahfud, alasan pemerintah baru membentuk satgas itu karena dirinya dan para menteri lainnnya baru menjadi bagian dari pemerintah saat ini.

"Nah ini jawabannya gampang, karena kami baru menjadi pemerintah. Ini kan sejak tahun 2004 sudah beberapa kali pemerintah," ujar Mahfud dalam jumpa pers secara daring, Kamis (15/4/2021).

Perkara BLBI ini, kata Mahfud telah mengarungi tiga Presiden kala itu. Sejak jaman Soeharto, BJ Habibie dan juga Megawati Soekarnoputri.

"Itu melibatkan 3 Presiden, Pak Harto itu yang membuat membentuk BPPN, Pak Habibie yang mengeluarkan BLBI pada Desember tahun 98, mba Mega yang mengeluarkan SKL pada tahun 200," jelasnya.

"Semuanya benar pada waktu itu gaada pidananya menurut MA. Oleh karena itu sekarang kembali ke perdata," tambahnya.

Alasan lainnya baru dibentuk satgas hak tagih dana BLBI ini, karena menurut Mahfud saat itu BLBI masih berperkara pidana. Dan setelah diputus Mahkamah Agung bukan tindak pidana, maka beralih ke perdata dan penagihan menjadi kewenangan pemerintah.

"Alasan yang kedua, karena dulu masih ada kasus pidana. Kalau bertindak ternyata itu pidana sekarang kan (ternyata). (Dan) tidak ada kasus pidana yang menyangkut pemerintah gaada sekarang," ungkapnya.

Baca Juga : Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Selain itu, Mahfud menegaskan bahwa diputuskannya perkara BLBI dari pidana menjadi perdata bukan dipindah begitu saja. Namun memang, MA telah memutuskan bahwa tidak ada unsur pidana disana dan menjadi tindak perdata.

"Jadi kalau ada pertanyaan, kok berpindah dari pidana ke perdata? Tidak pindah pidananya gaada," pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini