Kurangi Beban Masyarakat, Ketua DPD Desak Pemerintah Siapkan Skema Baru Subsidi Listrik

Tim Okezone, Okezone · Rabu 14 April 2021 20:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 14 337 2394768 kurangi-beban-masyarakat-ketua-dpd-desak-pemerintah-siapkan-skema-baru-subsidi-listrik-J5TTFpyz9S.jpg Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti bersama sejumlah senator saat kunjungan ke Kalimantan Timur (Foto: Dok DPD RI)

JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan perhatian serius terhadap pencabutan subsidi listrik golongan 450 VA yang menyasar 15,2 juta pelanggan. LaNyalla berharap pemerintah menghadirkan skema baru subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat.

Pencabutan subsidi listrik golongan 450 VA yang menyasar 15,2 juta pelanggan, menghemat belanja negara sebesar Rp22,12 triliun. Sebagai gantinya, pemerintah tengah merumuskan skema subsidi listrik yang akan diimplementasikan pada tahun 2022.

"Skema subsidi listrik yang saat ini sedang dirumuskan pemerintah, harus benar-benar tepat sasaran untuk kelompok yang memerlukan subsidi dengan data yang akurat dan tidak menimbulkan kontroversi karena ada yang disubsidi dan ada juga yang tidak mendapatkan subsidi," tutur Senator asal Jawa Timur itu, Rabu (14/4/2021).

Baca Juga:  Lawan Aksi Teror, Ketua DPD RI Dukung 30 Mantan Napi Teroris Berdakwah

Perumusan skema baru subsidi ini yang turut dikawal LaNyalla. Ia pun menekankan jika pemerintah mengarah pada komposisi efisiensi pemakaian listrik dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan, maka perlu dilakukan strategi yang mengena kepada masyarakat.

"Umumnya masyarakat pengguna 450 VA belum akrab dengan istilah energi terbarukan. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat skema sasaran untuk pengalihan dari energi listrik ke energi terbarukan," jelasnya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur menambahkan, pengguna listrik 450 VA pada awalnya golongan ekonomi rendah. "Namun, tentu saja sudah ada perubahan. Hal ini yang perlu di data secara terperinci, dan di antaranya masih ada yang memerlukan sudsidi dan ada kemungkinan tidak dapat beralih ke energi terbarukan," jelasnya.

Baca Juga:  Ketua DPD Minta Rencana Kenaikan Listrik dan Gas Ditinjau Kembali

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, yang lebih penting adalah data pelanggan secara ekonomi akurat agar skema subsidi tepat sasaran.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini