Ombudsman: Pertamina Harus Ganti Rugi Bangunan Rusak Akibat Kebakaran Kilang Balongan

Fahreza Rizky, Okezone · Rabu 14 April 2021 15:56 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 14 337 2394601 ombudsman-pertamina-harus-ganti-rugi-bangunan-rusak-akibat-kebakaran-kilang-balongan-iwh4rsf01S.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta PT Pertamina (Persero) memberikan ganti rugi atas bangunan yang rusak akibat kebakaran hebat yang melanda kilang minyak di Balongan, Indramayu, Jawa Barat.

Permintaan itu merupakan saran dari Ombudsman usai menyampaikan hasil investigasinya terkait peristiwa tersebut.

"Memberikan ganti rugi atas bangunan yang rusak berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Kabupaten Indramayu dengan proses yang valid, cepat, tepat, mudah/efektif, partisipatif dan adil," kata Anggota Ombudsman, Hery Susanto, Rabu (14/4/2021).

Selain itu, Ombudsman juga meminta Pertamina memberikan pengobatan dan santunan yang layak bagi para korban dan keluarganya yang mengalami luka berat, luka ringan dan meninggal dunia.

Baca juga: Ombudsman: Keluhan Warga Tak Digubris Pertamina Sebelum Kilang Balongan Terbakar

Sedangkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Ombudsman memberikan saran untuk segera menyelesaikan verifikasi bangunan rusak dan berkoordinasi dengan pihak PT Pertamina untuk memberikan ganti rugi.

Baca juga: Ombudsman: Kilang Minyak Balongan Sudah Terbakar 3 Kali Sejak 2007

Selanjutnya, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan PT Pertamina dan PT KPI untuk meningkatkan mitigasi bencana akibat gagal teknologi maupun bencana alam di lingkungan sekitar kilang minyak Pertamina.

Ombudsman juga meminta Pemkab Indramayu bersama dengan PT Pertamina dan PT KPI agar menetapkan zona aman bagi warga atau penduduk dalam setiap risiko terulangnya kejadian terbakarnya kilang minyak Pertamina Balongan Indramayu. Mengingat sebelumnya telah terjadi dua kali kebakaran di lingkungan Kilang Pertamina Balongan pada Oktober 2007 dan Januari 2019.

“Ombudsman RI terus mengawasi PT Pertamina dalam penanganan penyelesaian dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang dialami warga di sekitar lokasi kebakaran kilang minyak Balongan Indramayu. Kami minta proses penyelidikan kasus tersebut ditangani secara serius, profesional dalam prosedural hukum,” tegas Hery.

Ombudsman melakukan investigasi lapangan dengan mengirim dua orang utusan perwakilan Jawa Barat pada 7-8 April 2021. Kemudian pada 9 April 2021 Ombudsman meminta keterangan PT Pertamina dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

Informasi yang didapat Ombudsman bersumber dari pihak Pertamina, warga terdampak dan tokoh masyarakat, media massa, dan kepala desa terdampak di Indramayu sekaligus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini