Cegah Peretasan Sistem OSS, Pemerintah Gandeng BIN & Polri

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 13 April 2021 15:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 13 337 2393945 cegah-peretasan-sistem-oss-pemerintah-gandeng-bin-polri-nDw9FnUzF8.jpg KSP Moeldoko (Foto: Raka Dwi)

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah akan menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk mengantisipasi serangan peretas (hacker) pada sistem perizinan Online Single Submission (OSS).

OSS merupakan sistem perizinan yang mengintegrasikan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya.

"Itu (hacker) ada yang nanganin, ada yang menangani, BIN akan ikut menangani dan beberapa sektor yang lain, kepolisian juga demikian," ujar Moeldoko di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, Moeldoko juga menyinggung terkait Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018. Di mana dalam Stranas PK itu nantinya bakal difokuskan kedalam beberapa sektor.

Baca juga: Pencegahan Korupsi 2021-2022: Dari Perbaikan Tata Kelola Ekspor-Impor hingga Penguatan Integritas Penegak Hukum

"Pada sektor perizinan dan tata niaga ini kita sudah ada perbaikan perbaikan ya, karena melalui OSS perbaikan DTKS dari waktu ke waktu maka penyimpangan-penyimpangan terhadap perizinan bisa ditekan dengan baik," kata Moeldoko.

Sedangkan pada sektor keuangan negara hingga beberapa provinsi telah memiliki katalog elektronik atau e-Katalog lokal. Misalnya pada NTB, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Gorontalo, dan Aceh.

Baca juga: Klaim Sistem Pencegahan Korupsi Semakin Diperkuat, Moeldoko: Kalau Nekat Pasti Disikat

"Dan juga ada e-Katalog di empat kementerian, Kementerian PUPR, Kementan, dan Kemendikbud, dan Kemenhub ini juga bisa memberikan sebuah solusi yang sangat baik, Di sektor-sektor tingkat kebocoran. Untuk itu nanti akan dikembangkan terus-menerus dari waktu ke waktu," jelasnya.

Lalu pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, pemerintah akan menerapkan digitalisasi guna mencegah aksi penyimpangan yang akan dilakukan oknum penegakan hukum.

"Terhadap oknum-oknum yang masih ada penyimpangan ini akan menjadi atensi yang serius, dan berikutnya reformasi birokrasi seperti apa yang diinginkan Bapak Presiden ya bagaimana kita membangun digitalisasi," tuturnya.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini