Moeldoko: Sebagian Besar Target Pencegahan Korupsi Tercapai

Dita Angga R, Sindonews · Selasa 13 April 2021 11:18 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 13 337 2393756 moeldoko-sebagian-besar-target-pencegahan-korupsi-tercapai-q5R33IcMwD.jpg Moeldoko (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung dan menjalankan aksi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) tahun 2019-2020. Dia menyebut bahwa sebagian besar dari target kasi stranas tersebut telah tercapai.

“Kami telah mengapresiasi pada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, BUMN dan swasta serta seluruh elemen masyarakat sipil yang sudah menjalankan dan mendukung aksi Stranas PK tahun 2019-2020 dengan komitmen penuh dan sungguh-sungguh. Sehingga sebagian besar target mampu kita capai. Dan khususnya kepada lembaga KPK yang selama ini menjalin kerjasama yang luar biasa. Saya sangat mengapresiasi,” katanya dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Moeldoko pun mengungkapkan beberapa kemajuan yang dicapai pemerintah selama tahun 2019-2020 dalam mencegah terjadinya korupsi. Diantaranya adalah sektor perizinan dan tata niaga layanan perizinan yang semakin cepat.

“Dapat menghemat waktu 5 sampai 14 hari karena dihapusnya SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) dan izin gangguan. Serta diterapkannya OSS online single submission,” ujarnya.

Kemudian dalam hal penyaluran bantuan sosial (bansos), Moeldoko menilai seharusnya semakin tepat sasaran. Pasalnya sinkronisasi antara data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan nomor induk kependudukan (NIK) sudah mencapai 88%

“Dan ini sangat penting khususnya di masa pandemi covid-19,” ungkapnya.

Lalu pada sektor keuangan negara, dia mengatakan bahwa tata kelola pengadaan barang jasa pemerintah sudah semakin transparan dan akuntabel dengan diterapkannya e-katalog.

Baca Juga : Ketua KPK : 1.552 Orang Ditangkap Karena Korupsi

“E-katalog lokal di 6 provinsi yakni NTB, Jabar, DKI, Riau, Gorontalo, dan Aceh. Dan e-katalog sektor di 4 kementerian/lembaga yaitu Kementerian PUPR, Kementan, Kemendikbud, Kementerian Perhubungan. Aksi ini harus terus kita dorong di semua instansi agar semakin efisien dan akuntabel,” paparnya.

Terakhir pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, pemerintah terus memperkuat sistem merit. Termasuk juga memperkuat aparat pengawas internal pemerintah (APIP)

“Pengawasan sistem merit untuk mencegah jual beli jabatan, penguatan APIP untuk pengawasan internal, serta percepatan penerapan SPBE menjadi capaian yang harus dilanjutkan,” pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini