Klaim Sistem Pencegahan Korupsi Semakin Diperkuat, Moeldoko: Kalau Nekat Pasti Disikat

Dita Angga R, Sindonews · Selasa 13 April 2021 10:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 13 337 2393720 klaim-sistem-pencegahan-korupsi-semakin-diperkuat-moeldoko-kalau-nekat-pasti-disikat-FErsvyIYKM.jpg KSP Moeldoko (Foto : istimewa)

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengklaim, bahwa sistem pencegahan korupsi semakin diperkuat. Dia menegaskan, bahwa siapapun pasti disikat jika nekat korupsi.

“Sistem pencegahan korupsi sudah semakin kita perkuat dari hulu ke hilir. Jadi bagi siapapun yang masih nekat, pasti akan disikat tanpa pandang bulu,” kata Moeldoko dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Baca juga:  Usut Dugaan Kasus Korupsi, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Diperiksa Kejagung

Pada kesempatan itu, Moeldoko mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat selalu menekankan beberapa hal untuk mencegah korupsi. Dia mengatakan bahwa hal tersebut disampaikan berulang kali oleh Presiden Jokowi, sehingga harus menjadi perhatian.

“Saya ingin mengingatkan arahan bapak presiden yang sering disampaikan saat rapat terbatas kabinet yaitu untuk menciptakan sistem yang menutup celah korupsi, jangan korupsi apapun atas hak rakyat, jangan menyalahgunakan kewenangan, jangan mau disuap, serta jangan melakukan pungli. (Ini) karena pada dasarnya dan pada akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat. Dan kalimat ini seringkali diulang-ulang oleh bapak presiden untuk itu harus menjadi perhatian kita semuanya,” paparnya.

Baca juga:  Selain Samin Tan, Ini Deretan Crazy Rich yang Diciduk KPK

Dia mengungkapkan, bahwa pemerintah meluncurkan strategi nasional (stranas) pencegahan korupsi sebagai komitmen kuat pemerintah bersama-sama dengan KPK untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata.

“Stranas juga merupakan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang menjadi acuan dan panduan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta pihak terkait untuk bergerak korupsi,” ungkapnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini