Organda Minta Relaksasi Buntut Larangan Mudik

Agregasi Harian Jogja, · Selasa 13 April 2021 07:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 13 337 2393648 organda-minta-relaksasi-buntut-larangan-mudik-HUNjzrikSS.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pelarangan mudik Lebaran 6–17 Mei 2021 berdampak pada bisnis angkutan. Organisasi Angkutan Darat (Organda) pun berharap ada keringanan pembayaran kewajiban atau relaksasi dari pemerintah.

Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Haryono mengaku telah menyampaikan sejumlah harapan relaksasi yang mungkin bisa diwujudkan pemerintah yang dalam hal ini bukan saja kewenangan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Saya yakin itu bukan hanya kewenangan Kemenhub, ketika persoalan ini dihentikan (dilarang beroperasi saat mudik), (aturan) transportasinya benar di perhubungan tetapi banyak hal yang kami minta itu menyangkut kementerian dan lembaga lain," katanya kepada JIBI/Bisnis, Senin (12/4/2021).

Baca Juga:  Meski Mudik Dilarang, Angkutan Soloraya Bakal Tetap Beroperasi

Dia mencontohkan permintaan relaksasi menyangkut pembayaran pinjaman. Menurutnya itu bukan kewenangan Kemenhub, tetapi lebih kepada urusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Kemenhub telah menjanjikan untuk menjembatani sejumlah relaksasi yang diminta oleh Organda dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dalam meminimalisir dampak kebijakan pelarangan mudik pada periode tersebut.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menuturkan berdasarkan hasil diskusi bersama, Organda pada dasarnya mendukung kebijakan larangan mudik tersebut tetapi meminta agar Kemenhub dapat mengkomunikasikannya dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait karena dampak larangan ini cukup memberatkan angkutan transportasi darat yang tengah terpukul.

"Organda mendukung larangan mudik ini tapi memang mereka meminta adanya relaksasi yang sedang kami jembatani untuk bisa mendapatkannya ke Menko Perekonomian,” ujar Budi.

Baca Juga:  Ratusan Karyawan Otobus Terancam PHK Imbas Larangan Mudik

Budi menyebut, tak bisa dipungkiri pelarangan mudik bagai duka nestapa bagi bisnis transportasi angkutan umum baik untuk moda angkutan darat, udara, laut dan perkeretaapian. Pasalnya, bagi operator angkutan umum hari Lebaran dan Tahun Baru diharapkan bisa menjadi kesempatan meraup jujmlah penumpang.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini