BNPB: Semua Provinsi Miliki Peta Risiko Bencana

Binti Mufarida, Sindonews · Senin 12 April 2021 15:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 12 337 2393309 bnpb-semua-provinsi-miliki-peta-risiko-bencana-KP1hATqLlv.jpg Banjir Bandang Flores Timur (Foto : BNPB)

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB, Raditya Jati mengatakan semua provinsi di Indonesia telah memiliki peta risiko bencana dalam rangka mitigasi bencana.

“Dari peta risiko yang telah disampaikan dan hampir semua provinsi di Indonesia sudah memiliki peta kajian risiko yang difasilitasi BNPB dan juga sudah diupdate semua wilayah provinsi,” ungkap Raditya dalam keterangannya, Senin (12/3/2021).

Raditya mengatakan bahwa peta risiko ini menjadi dasar untuk mitigasi bencana. Sehingga, dasar tersebut yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan lahan, penggunaan, pengendalian lahan termasuk tata ruang

"Harapannya itu bagaimana masyarakat paham dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Baca juga: BNPB Gelontorkan Dana Stimulan untuk Rumah Rusak Akibat Gempa Malang, Ini Besarannya

Selain itu, Raditya mengatakan bahwa BNPB telah miliki aplikasi Ina Risk Personal yang bisa digunakan sebagai akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang risiko bencana.

Baca juga: Ketua RT di NTT Selamatkan Warganya dari Banjir Bandang Berkat Siskamling

“Nah, informasi itu juga secara teknologi juga bisa diakses secara gampang. Dan kami sudah punya aplikasi langsung dengan Inarisk personal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, paham di mana posisinya, resikonya apa. Dan bilamana apa yang harus dilakukan sebelum, saat dan sesudah,” tegas Raditya.

Raditya juga mengatakan bahwa dalam mitigasi bencana, BNPB juga setiap pekan melakukan pertemuan dengan Kementerian Agraria untuk mengevaluasi wilayah yang berisiko bencana.

“Kami hampir setiap Minggu ada meeting dengan Kementerian Agraria di pusat untuk mengevaluasi juga wilayah yang beresiko khususnya skala sampai kabupaten kota. Nah, ini sebetulnya nanti menjadi wewenang dari Kementerian ATR karena berbasis risiko bencana.”

“Saya rasa ini sudah menjadi salah satu yang cukup bagus ya kolaborasi sinergitas dengan Kementerian Agraria Tata Ruang untuk melakukan evaluasi pengertian tata ruang berbasis risiko bencana,” papar Raditya.

Raditya mengatakan, evaluasi ini akan dikaji secara mendalam dengan Kementerian dan Lembaga lainnya untuk melihat potensi ancaman bencana baik dari bencana hidrometeorologi, kegempaan, juga tanah longsor.

“Dan ini kami lakukan secara detail dan dikaji tidak hanya dengan BNPB tentunya dengan Kementerian lain dan juga Wali data yang memiliki potensi ancaman misalnya dengan ancaman-ancaman kegempaan mungkin dengan BMKG dan PVMBG, longsor dan seterusnya. Dan ini adalah sinergitas koordinasi pertama di pusat. Harapannya memang pengendalian lebih ketat lagi di wilayah di kabupaten kota atau provinsi,” pungkasnya.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini