Singapura Tidak Terima Dituding KPK Surga Para Koruptor

Tim Okezone, Okezone · Sabtu 10 April 2021 11:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 10 337 2392432 singapura-tidak-terima-disebut-kpk-surga-para-koruptor-wsl3RvRInK.jpg Foto:Ist

JAKARTA-  Kementerian Luar Negeri Singapura (MFA) memberikan protes keras terkait komentar Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto yang menyebut Singapura sebagai surganya koruptor.

(Baca juga: KPK: Singapura Surganya Para Koruptor)

Hal itu diutarakan Karyoto ketika dirinya sedang membicarakan terduga proyek E-KTP, Paulus Tannos yang kini berada di Singapura.

Juru bicara MFA mengatakan bahwa tuduhan yang dilayangkan Karyoto tidak berdasar. Ia menilai Singapura selama ini telah ikut aktif membantu pemerintah Indonesia dalam menangani investigasi kasus korupsi.

(Baca juga: Mahfud MD dan Tito Karnavian Hadiri Pencanangan Gerbangdutas 2021)

“Tidak ada dasar untuk tuduhan tersebut. Singapura telah memberikan bantuan kepada Indonesia dalam beberapa investigasi sebelumnya dan yang sedang berlangsung,” ujarnya dalam laman resmi MFA yang dikutip Okezone, Sabtu (10/4/2021).

Mereka memberikan contoh kerjasama yang telah dilakukan selama ini. Mulai dari bantuan investigasi dari Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), memberikan informasi terkait WNI yang disedang diselidiki, hingga memfasilitasi kunjungan KPK.

“Misalnya, Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) yang membantu KPK dalam melayani permintaan panggilan kepada orang-orang yang sedang diperiksa. Singapura juga telah membantu pihak berwenang Indonesia dengan memberikan konfirmasi tentang keberadaan warga negara Indonesia tertentu yang sedang diselidiki,”ungkapnya.

“Singapura memfasilitasi kunjungan KPK ke Singapura pada Mei 2018 untuk mewawancarai orang yang berkepentingan dengan penyelidikan mereka. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mencatat koordinasi KPK dengan CPIB melalui keterangan publik pada 30 Desember 2020,” tutur juru bicara MFA.

Juru bicara MFA turut mengingatkan mengenai Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian yang telah dibuat pada April 2007, dan disaksikan langsung oleh mantan Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) dan PM Lee Hsien Long. Namun hingga kini, kedua perjanjian tersebut masih menunggu ratifikasi oleh DPR.

Namun demikian, Singapura telah memberikan dan akan terus memberikan bantuan yang diperlukan kepada Indonesia, jika Singapura menerima permintaan dengan informasi yang diperlukan melalui saluran resmi yang sesuai.

Singapura dan Indonesia adalah pihak dalam Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) dalam Masalah Pidana di antara Negara-negara Anggota ASEAN yang Sepikiran, di mana kerja sama telah dilakukan sejalan dengan hukum domestik Singapura dan kewajiban internasional. Singapura telah berulang kali memberikan bantuan kepada Indonesia atas permintaan MLA-nya. Singapura juga bekerja untuk memperkuat kerja sama melalui ASEAN, di mana pembahasan Perjanjian Ekstradisi ASEAN sedang berlangsung.

Di akhir tanggapannya, juru bicara MFA mengaku akan terus melanjutkan kerjasama baik dengan pemerintah Indonesia

“Singapura berkomitmen kuat pada supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Kami akan bekerja sama dalam penegakan hukum dengan Indonesia sesuai dengan hukum domestik dan kewajiban internasional kami. Tidaklah membantu untuk mengalihkan perhatian atau menyalahkan yurisdiksi asing,” pungkasnya.

(Timothy Putra Noya) 

 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini