Pejabat Pelni Dicopot, MUI: Jangan Terlalu Mudah Berikan Stigma Radikal

Arie Dwi Satrio, Okezone · Sabtu 10 April 2021 06:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 10 337 2392342 pejabat-pelni-dicopot-mui-jangan-terlalu-mudah-berikan-stigma-radikal-R9ekUE15MW.jpg Foto: Istimewa

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menyayangkan tindakan komisaris PT Pelni yang mencopot pejabatnya karena berencana menggelar kajian Ramadan online. Apalagi, pencopotan pejabat PT Pelni itu serta pembatalan kajian yang akan digelarnya dituding karena radikal.

Amirsyah meminta agar menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan terkait kisruh pencopotan pejabat PT Pelni tersebut. Terlebih, soal adanya stempel radikal dibelakang pembatalan kajian yang akan diadakan oleh pejabat PT Pelni tersebut.

"Janganlah terlalu mudah memberikan stigma radikal, karena istilah radikal sendiri masih menjadi perdebatan yang kemudian tak jelas substansi apanya yang radikal, kemudian dijadikan alasan pembatalan ceramah di PT Pelni," kata Amirsyah kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (10/4/2021).

"Jangan istilah radikal di jadikal alat memecah belah umat dan bangsa. Dan janganlah mudah melakukan tuduhan salafi dan wahabi dijadikal alat memukul. Karena dakwah pada dasarnya merangkul, bukan memukul, mengajak bukan mengejek, memberikan solusi, bukan menebar simpati," imbuhnya.

Baca juga: NTT Ditimpa Bencana, MUI: Ini Peringatan Agar Kita Mawas Diri

Amirsyah juga mempertanyakan pembatalan sejumlah ustaz yang akan berceramah di dalam kajian tersebut. Di mana, kajian terkait pelaksanaan Ramadan yang bertema 'Ramadhan Memperkuat dan Memperteguhkan Iman' itu sebenarnya sangat menarik untuk diikuti.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi MUI, Wapres: Ini Istimewa karena Pakai AstraZeneca

"Mengapa ini terjadi di negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di negara yang toleran, justru tindakan pembatalan inilah yang menimbulkan intoleran," ungkapnya.

Berdasarkan flyer yang diperoleh MNC Portal Indonesia, kajian yang menjadi permasalahan itu mengundang beberapa ustadz ternama. Diantaranya, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis. Kemudian, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, serta Ustadz Firanda Andirja. Kajian daring itu digelar oleh Badan Kerohanian Islam (Bakis) PT Pelni.

"Kita sangat prihatin ditengah pandemi Covid-19, PT Pelni mengalami kerugian 862 M. Kok tidak fokus menghadapi Covid-19, masih saja tega membuat kegaduhan. Saya mengajak pemimpin BUMN arif dan bijak dalam menyelesaikan permasalahan di internal tersebut," tuturnya.

Amirsyah meminta agar Menteri BUMN memberikan pembinaan terhadap petinggi PT Pelni terkait kisruh pembatalan kajian Ramadan yang didalamnya terdapat sejumlah ustadz popular.

"Kalau mau jujur tolong dilakukan pembinaan karena mereka selama ini dikenal sebagai ustadz populer yang ceramahnya juga banyak ditemukan di Youtube, kok enggak di evaluasi, kok tiba-tiba di sebut radikal," keluhnya.

Sekadar informasi, seorang pejabat PT Pelni dikabarkan dicopot dari jabatannya gegara merencanakan kajian Ramadhan atasnama perusahaan tanpa izin direksinya. Kabar itu datang langsung dari Komisaris Independen PT Pelni Dede Budhyarto melalui akun twitternya @kangdede78.

"Pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning (peringatan) kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," kata Dede.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini