Pemkot Depok Larang Bukber, Ini Kata Wamenang

Felldy Utama, iNews · Sabtu 10 April 2021 04:24 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 10 337 2392334 pemkot-depok-larang-bukber-ini-kata-wamenang-oVJOioZZMB.jpg Wamenag Zainut Tauhid

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengeluarkan aturan mengenai penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan dan Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19. Salah satu aturannya adalah seluruh instansi pemerintah maupun swasta serta musala dan masjid tidak diperkenankan menggelar buka puasa bersama.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid angkat bicara soal kebijakan larangan tersebut. Kemenag, kata dia, sebenarnya tak melarang kegiatan bukber asal tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Zainut menjelaskan, salah satu protokol kesehatan yang perlu ditaati adalah kapasitas tempat dari tempat pelaksanaan bukber tersebut. Sehingga, aspek ini harus diperhatikan.

"Kalau bukbernya itu mengundang kerumunan orang memang dilarang. Tapi kalau mengundangnya dengan jumlah terbatas, 50 persen dari jumlah kapasitas yang tersedia itu boleh. Menurut surat edaran nomor 04 Kementerian Agama," kata Zainut, Sabtu (10/4/2021).

Kendati demikian, katanya, kebijakan tersebut tetap dikembalikkan kepada pihak pemerintah daerah (Pemda). Meski demikian, ia menegaskan Kemenag memperbolehkan digelarnya kegiatan bukber.

Baca juga: Wali Kota Depok Larang Kegiatan Buka Puasa Bersama

"Itu kembali kepada kebijakan pemerintah daerah, yang mengetahui daerahnya itu masih di zona merah atau oranye atau hijau. Saya kira itu kembali kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah," ujar menteri asal partai persatuan pembangunan (PPP) itu.

Baca juga: Pemkot Depok Perbolehkan Shalat Tarawih di Masjid

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris melarang buka puasa bersama di Masjid dan Mushala selama Ramadan. Aturan itu tertuang dalam surat edaran mengenai penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19.

"Acara buka puasa bersama di lembaga pemerintah, lembaga swasta, masjid, mushola dan tempat lainnya ditiadakan," tulis Idris dalam surat edaran tersebut, Kamis 8 April 2021.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini