Buru Aset BLBI, Wamenkumham Sebut Pemerintah Perlu UU Perampasan Aset

Armydian Kuniawan, Koran SI · Sabtu 10 April 2021 05:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 10 337 2392330 buru-aset-blbi-wamenkumham-sebut-pemerintah-perlu-uu-perampasan-aset-BZXzs8qBYA.jpg Wamenkumham Edward Omar Sharif (Foto: Armydian)

JAKARTA – Upaya memburu dan mengembalikan berbagai aset dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di luar negeri diperkirakan akan memakan waktu lama.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, hingga kini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perampasan Aset. Padahal, UU ini merupakan perintah dari Konvensi Antikorupsi PBB 2003 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.

Selain memberantas korupsi secara efektif dan efisien serta kerja sama internasional (antarnegara), pengembalian aset juga menjadi tujuan Konvensi PBB. Pengembalian aset terdiri atas tindakan melacak, menyita, merampas, hingga mengembalikan aset hasil kejahatan kepada pemilik yang sah.

Edward menyebut pemerintah memerlukan UU Perampasan Aset guna menagih dana bantuan BLBI yang diperkirakan mencapai Rp108 triliun tersebut.

"Adanya UU Perampasan Aset akan sangat menolong. Tanpa UU ini, upaya yang dilakukan bukan hal mudah. Perjalanannya akan panjang. Seperti dari Kaliurang (DIY) ke California (AS),” kata Edward dalam temu media di Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Jokowi Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Berikut Susunannya

Sekadar diketahui, draf RUU Perampasan Aset sudah ada sejak 2011-2012 sebagai RUU inisiatif pemerintah. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan RUU ini tidak masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang telah ditetapkan DPR.

Baca juga: Kasus BLBI Sjamsul Nursalim SP3, Mahfud MD: Pemerintah Menagih dan Buru Asetnya!

Edward mengaku optimistis RUU Perampasan Aset ini akan masuk saat evaluasi Prolegnas pada pertengahan 2021 karena dinilai sifatnya yang cukup mendesak.

Selain itu, yang menjadi kendala dalam mengembalikan aset negara terkait hasil dugaan tindak pidana korupsi di luar negeri adalah perbedaan sistem hukum. Edward mencontohkan, Otoritas Hong Kong pernah menolak upaya pengembalian aset Bank Century senilai sekitar Rp6 triliun karena menganggap persidangan in absentia yang digelar di Jakarta tidak memenuhi kaidah due process of law (peradilan yang benar untuk mendpatkan keadilan substantif). Di sisi lain, UU Tipikor mengakomodasi persidangan in absentia.

Edward yang pernah terlibat dalam tim pemburu aset Bank Century mengaku tidak mengetahui sejauh mana pelacakan dan pengembalian aset Century kini berjalan. “Yang jelas, hingga saat ini Indonesia belum memiliki sejarah penyelamatan dan perampasan aset negara di luar negeri,” tuturnya.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini