Buru Aset BLBI, Pemerintah Akan Layangkan Gugatan Perdata

Armydian Kuniawan, Koran SI · Sabtu 10 April 2021 03:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 10 337 2392326 buru-aset-blbi-pemerintah-akan-layangkan-gugatan-perdata-F0gkLN8w29.jpg Wamenkumham Omar Syarif (Foto: Armydian)

JAKARTA – Pemerintah membentuk Satgas Hak Tagih BLBI untuk memburu berbagai aset terkait dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai lebih dari Rp108 triliun. Lantas bagaimana upaya Satgas untuk melacak dan mengembalikan aset yang berada di luar negeri?

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan bahwa tidak terdapat cukup bukti adanya unsur tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Sementara ada kerugian keuangan negara secara nyata, sehingga negara akan mengajukan gugatan perdata. Hal ini mengacu pada Pasal 32 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

“Jadi putusan bebas tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara,” kata Edward dalam temu media terbatas di Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Seperti diketahui, Kemenkumham dilibatkan dalam Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021.

Baca juga: Presiden Jokowi Bentuk Satgas Hak Tagih BLBI, Ini Respon KPK

Menkumham Yasonna H. Laoly menjadi salah satu pengarah sementara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham menjadi salah satu anggota.

Baca juga: Presiden Jokowi Keluarkan Kepres Satgas BLBI, Ini Rincian Tugasnya

Menurut Edward, di bawah Ditjen AHU ada Direktorat Hukum Pidana Internasional yang menjadi pemegang otoritas apabila ada aset kasus BLBI di mancanegara.

Kejaksaan Agung, lanjut Edward, merupakan lembaga yang akan melayangkan gugatan perdata terkait posisinya sebagai pengacara negara. Mekanisme yang digunakan adalah Non-Conviction Based Asset Forfeiture karena kasus ini tidak memenuhi unsur pidana.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyidikan kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, hal itu merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan terpidana kasus ini, eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung. MA memandang kasus ini bukan pidana.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini