Presiden Jokowi Keluarkan Kepres Satgas BLBI, Ini Rincian Tugasnya

Erfan Maaruf, iNews · Jum'at 09 April 2021 19:40 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 09 337 2392232 presiden-jokowi-keluarkan-kepres-satgas-blbi-ini-rincian-tugasnya-fwiIw8RPOo.jpg Presiden Joko Widodo (foto: Muchlis Jr/Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan presiden (Kepres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas bertugas memberikan pengarahan dan pelaksanaan dalam penanganan hak negara yang berasal dari BLBI.

Terdapat empat poin tugas pengarahan satgas BLBI diantaranya pertama, menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan, penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI.

Baca juga:  Jokowi Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Berikut Susunannya

Kedua, mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis dan terobosan yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI.

Ketiga, memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI.

Baca juga:  Kasus BLBI Sjamsul Nursalim SP3, Mahfud MD: Pemerintah Menagih dan Buru Asetnya!

"Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI," tulis Kepres yang dilution pada, Jumat (9/4/2021).

Satgas juga bertugas melaksanakan pemulihan hak negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI. Terdapat enam tugas Satgas BLBI di antaranya. Pertama, melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan aset properti BLBI.

Kedua, melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta terobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI.

Ketiga, menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada pengarah untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI.

Keempat melakukan upaya hukum dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI.

Kelima meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antarkementerian atau lembaga.

"(Terakhir) melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini