KPK Panggil Mantan Dirut Sarana Jaya Terkait Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Kamis 08 April 2021 11:22 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 08 337 2391287 kpk-panggil-mantan-dirut-sarana-jaya-terkait-korupsi-pengadaan-tanah-di-munjul-Iiq7p7IXls.jpg Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto : iNews.id)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2019.

Yoory bakal diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kaveling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Pemeriksaan sebagi saksi tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon,Kecamatan Cipayung,Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (8/4/2021).

Berdasarkan informasi, Yoory telah ditetapkan tersangka oleh KPK bersama dua orang lainnya. Namun, KPK belum mau menyampaikan secara detail kasus tersebut.

"Pada waktunya nanti akan kami sampaikan kontruksi perkara secara lengkap pada saat setelah penyidikan cukup dan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka telah dilakukan," kata Ali.

KPK juga telah melakukan pencegahan terhadap para tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul itu.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian penyidikan.

"KPK telah mengajukan permohonan larangan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM RI terhadap beberapa pihak," kata Ali.

Ali mengungkapkan, pencegahan keluar negeri terhadap para tersangka tersebut dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak 26 Februari 2021.

Baca Juga : KPK Sebut Yoory Pinontoan Sudah Ditetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah Munjul

"Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka tetap berada di wilayah Indonesia," ungkapnya.

Baca Juga : KPK Dalami Pengadaan Lahan di Jakarta Lewat Pejabat Sarana Jaya

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini