Dampak Pandemi, Wacana Kenaikan Biaya Ibadah Haji Dinilai Bebani Calon Jamaah

Rakhmatulloh, Sindonews · Kamis 08 April 2021 06:51 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 08 337 2391168 dampak-pandemi-wacana-kenaikan-biaya-ibadah-haji-dinilai-bebani-calon-jamaah-QRqdu9SeYx.jpeg Pelaksanaan Haji 2020 di tengah pandemi. (Foto: Twitter @HajMinistry)

JAKARTA - Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menyatakan, wacana kenaikan biaya ibadah haji tahun 2021, seperti yang disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, dinilai tidak tepat.

Mustolih mengatakan, BPKH dalam paparannya menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari kisaran 35 juta menjadi 44 juta dengan kalkulasi pembengkakan biaya untuk menopang pos kesehatan di masa pandemi Covid-19. 

"Kenaikan biaya haji tersebut di masa sekarang di tengah perekonomian masyaralat terpukul tentu sangat tidak tepat jika dibebankan kepada calon jemaah," katanya saat dihubungi, Kamis (8/4/2021).

"Jika dihitung maka jemaah harus membayar sisanya sebesar 19 juta per orang, mengingat jamaah sudah membayar uang porsi (bukti tunggu) di saat mendaftar Rp25 juta. Sehingga pelunasan itu akan sangat memberatkan jemaah," sambung dia.

Baca juga: Kemenag Tegaskan Biaya Haji 2021 Belum Ditetapkan

Di sisi lain, kata Mustolih, apabila kekurangan biaya tersebut dibebankan kepada dana haji yang dikelola BPKH juga akan membuat neraca keuangan haji tidak bagus. Sehingga, seperti buah simalakama. Maka itu, BPKH, Kementerian Agama dan DPR harus mencari jalan keluar atas kondisi semacam ini.  

"Misalnya apakah suntikan dana dari APBN dimungkinkan, bagaimana mekanisme dan pertanggung jawabannya," tutur Dosen Fakultas Syariah UIN Jakarta itu.

Lebih lanjut, dia meminta BPKH juga harus mulai transparan dalam pengelolaan dana haji kepada publik. Karena selama ini publik tidak mengetahui bagaimana kelolaan dana haji yang kurang lebih sudah mencapai Rp143 triliun dan berapa besar imbal hasil dari kelolaannya dan berapa banyak yang disubsidikan ke penyelenggaraan ibadah haji. 

Baca juga: Haji 2021, Kemenag Siapkan Skenario Berbasis Kuota

Menurutnya, hal ini penting dan mendesak disampaikan kepada publik. Mengingat, Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu juga mendorong agar subsidi biaya haji dari jemaah haji tunggu mulai dikurangi walaupun dampaknya akan menaikkan biaya haji yang harus dipikul oleh jemaah. 

"Komnas haji dan umrah berharap jika dana haji dinaikkan dan dibebankan kepada jemaah menunggu setelah pandemi Covid-19 selesai, saat perekonomian masyarakat mulai benar-benar pulih dan stabil. Jika sekarang dinaikkan maka bisa menjadi gejolak dan penolakan masyarakat karena waktunya belum tepat," jelasnya. 

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini