BNPB: Penetapan Status Bencana Banjir Bandang NTT Ditentukan per Wilayah

Binti Mufarida, Sindonews · Rabu 07 April 2021 10:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 07 337 2390672 bnpb-penetapan-status-bencana-banjir-bandang-ntt-ditentukan-per-wilayah-njq0Xmsv3j.jpg Banjir bandang di NTT (Foto: istimewa)

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa saat ini penetapan status bencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan ditentukan per wilayah yang terdampak. Saat ini baru Kabupaten Lembata yang telah menetapkan status tanggap darurat.

“Ini akan kita pantau terus perkembangannya seperti apa. Untuk saat ini, rapat terakhir masih ditentukan tanggap darurat per lokasi, per wilayah untuk memberikan akses terhadap sumber daya dan sumber dana yang ada pada dimanfaatkan dan ada dukungan dari pusat,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati dalam keterangannya, Rabu (7/4/2021).

Sampai saat ini tidak perlu ada penetapan bahwa bencana NTT menjadi bencana nasional. “Beberapa catatan dalam penentuan bencana nasional terkait dengan jumlah korban dan kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana, cakupan wilayah, dampak sosial ekonomi menjadi salah satu pertimbangan dalam hal status tanggap darurat secara nasional,” jelas Raditya.

Baca juga: Bupati Lembata Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana NTT

Bahkan, kata Raditya, kejadian-kejadian bencana seperti di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Palu, NTB, hingga di Yogyakarta dengan jumlah korban cukup banyak tidak ditetapkan menjadi bencana nasional dan hanya berstatus tanggap darurat.

Baca juga: BNPB Beberkan Penyebab NTT Berisiko Terkena Bencana Lebih Tinggi

“Dan kalau kita perhatikan dari kejadian-kejadian bencana termasuk yang terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, kemudian dulu di Palu, kemudian di NTB, sampai juga di Yogyakarta yang korbannya sangat besar sekali waktu itu memang ada penetapan status tanggap darurat,” katanya.

Namun demikian, Raditya menegaskan meski bencana NTT hanya berstatus tanggap darurat, pemerintah pusat akan tetap mendukung daerah dalam melakukan proses tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. “Bukan berarti tidak ada dukungan dari pusat. Tetap dukungan dari pusat sangat-sangat totalitas.”

“Jadi sekali lagi, tetap dari arahan bapak Presiden, kami tetap totalitas dan ini terbukti dengan semua sumber daya yang akan kami sampaikan dari pusat tentunya menjadi bukti bahwa memang peran pusat untuk mendukung daerah untuk segera melakukan proses tanggap darurat, dan nanti rehabilitasi rekonstruksi pastinya akan selalu dibantu dan didukung penuh, seperti halnya yang terjadi di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan waktu lalu,” tutur Raditya.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini