Tindakan Diskriminasi Sepanjang 2020, Hasil Riset Setara: Pelaku Didominasi Aktor Negara

Quadiliba Al-Farabi, MNC Media · Rabu 07 April 2021 07:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 07 337 2390581 tindakan-diskriminasi-sepanjang-2020-hasil-riset-setara-pelaku-didominasi-aktor-negara-yzpObwyLqM.jpg Ilustrasi (Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Hasil penelitian Setara Institute sepanjang 2020 menunjukkan, terjadi 422 tindakan pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Dari angka tersebut, sebanyak 238 tindakan dilakukan oleh aktor negara.

"Hal ini menunjukkan kecenderungan peningkatan tindakan pelanggaran oleh aktor negara tahun lalu berlanjut," tulis rilis peluncuran laporan kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Dari pelanggaran yang dilakukan aktor negara tersebut, tindakan tertinggi adalah diskriminasi dengan 72 tindakan. Disusul dengan penangkapan 21 tindakan dan pentersangkaan penodaan agama dengan 20 tindakan.

Baca Juga: KSP Minta Polri Tindak Ambroncius Nababan yang Rasis terhadap Natalius Pigai

Direktur riset Setara Institute Halili menyatakan, tolak ukur tindakan diskriminatif yang dilakukan negara terletak pada pertanggung jawaban regulasi. Regulasi yang merugikan atau berdampak bagi kelangsungan kebebasan beragama masyarakat.

"Karena yang punya wewenang dan otoritas untuk melakukan 'pembedaan' itu negara. Negara dapat minta pertanggung jawaban hukum kepada masyarakat," ujar Halili.

Baca Juga: Kisah Tentara Muslim Jerman Berjuang untuk Negaranya, tapi Malah Didiskriminasi

Aktor negara yang menjadi pelaku pelanggaran tertinggi di antaranya, Pemerintah Daerah dan Kepolisian dengan masing-masing 42 tindakan. Disusul pihak Kejaksaan 14 tindakan dan Satpol PP 13 tindakan. Selanjutnya 9 tindakan dilakukan oleh Pengadilan Negeri, TNI, dan Pemerintah Desa.

Sebagaimana diketahui, Setara Institute dalam laporannya menunjukkan, terjadi peningkatan tindakan pelanggaran KBB di tahun lalu.

"Sepanjang tahun 2020, dari sisi tindakan terdapat 422 pelanggaran, melonjak tajam dibanding sebelumnya (2019) yang 'hanya' 327 pelanggaran," ucap Halili dalam pemaparannya di Hotel Ashley, Jakarta

Sementara dari angka tersebut, pelanggaran dalam bentuk peristiwa mengalami penurunan dari 200 peristiwa pada 2019, menjadi 180. Halili menyatakan, bentuk-bentuk pelanggaran di 2020 didominasi dengan tindak diskriminatif dan intoleransi.

(saz)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini