Perawan Tak Jadi Syarat Mutlak Diterima Jadi Prajurit TNI

Riezky Maulana, iNews · Selasa 06 April 2021 22:55 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 06 337 2390506 perawan-tak-jadi-syarat-mutlak-diterima-jadi-prajurit-tni-hfljzk0YYp.jpg ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda TNI Anwar Saadi mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima kunjungan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/4/2021).

(Baca juga: Viral! Tentara Cantik Asal Papua Ini Mirip Cewek Bule)

Dalam pertemuan ini, Komnas Perempuan mengirim sembilan delegasi yang dipimpin oleh Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Komnas Perempuan akan mengadakan penelitian dan diskusi bersama dengan TNI.

Pada pertemuan tersebut, Komnas Perempuan mempertanyakan berbagai hal tentang Kesehatan, Hukum dan Moral bagi perempuan di lingkungan TNI, salah satunya isu tes keperawanan bagi calon prajurit.

(Baca juga: Panglima TNI Resmikan Kapal Selam Canggih Buatan Anak Negeri KRI Alugoro-405)

Anwar pun menjelaskan kepada delegasi Komnas Perempuan, bahwa fungsi kesehatan TNI tidak mengenal tes keperawanan. Akan tetapi dalam konteks formal yang pahami adalah tes genekologi.

"Pemeriksaan kesehatan merupakan kewenangan dari fungsi kesehatan dalam hal ini Puskes TNI, Dinas Kesehatan Angkatan Darat, Laut dan Udara, sehingga sudah merupakan aturan yang telah disepakati bersama,” kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

Dia memaparkan, dari kode etik prajurit TNI yakni delapan Wajib TNI. Poin ketiga berbunyi menjunjung tinggi kehormatan perempuan, sehingga dalam konteks tes keperawanan yang ditanyakan Komnas Perempuan tidak langsung merupakan ciri moral tetapi lebih kepada fungsi kesehatan.

"Tes genekologi merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan dan itu tidak menjadikan seseorang gagal menjadi prajurit akan tetapi menjadikan catatan dan data saja bukan berarti menjadikan tanda moral seseorang untuk tidak lulus,” katanya.

Menurutnya, kebijakan TNI dalam konteks emansipasi wanita menjadi prioritas seperti beberapa contoh dalam pendidikan mendapatkan hak yang sama.

"Seperti mantan Dandim di Cianjur adalah seorang wanita TNI, Pasukan Perdamaian TNI yang dikirim ke luar negeri juga melibatkan wanita TNI dan beberapa penerbang TNI juga dari Wanita TNI,” tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini