KPK Resmi Tahan Samin Tan

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 06 April 2021 16:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 06 337 2390327 kpk-resmi-tahan-samin-tan-4Rj3iqpoGU.jpg Samin Tan ditahan KPK. (Foto : MNC Portal/Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bos PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk (BLEM), Samin Tan (SMT), pada hari ini Selasa (6/4/2021) sore terkait kasus kesepakatan kontrak kerja dan pembangunan Riau I.

"Setelah dilakukan pemeriksaan tim penyidik melakukan penahanan SMT," ujar Deputi Penindakan Karyoto dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Samin Tan bakal ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan KPK Merah Putih.

"Penahanan untuk 20 hari tehritung 6 April smapail dengan 25 April di Rutan KPK Merah Putih," kata Karyoto.

Baca Juga : Buronan KPK Samin Tan Ditangkap, Tangannya Diborgol!

Samin Tan merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM. Ia ditetapkan tersangka sejak 1 Februari 2019.

KPK mendaftarkan Samin Tan sebagai buron setelah dua mangkir alias tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. KPK memasukkan SMT ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 17 April 2020. KPK juga telah mengirimkan surat pada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up. Kabareskrim Polri tertanggal 17 April 2020 perihal Daftar Pencarian Orang atas nama SMT.

Dalam perkara ini, Samin Tan diduga memberi hadiah atau janji kepada mantan Anggota DPR, Eni Maulani Saragih terkait pengurusan terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejumlah Rp5 miliar.

Baca Juga : Ditangkap di Jakarta, Ini Foto-Foto Samin Tan Digelandang ke Gedung KPK

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini