Kasus Korupsi Infrastruktur Sulsel, KPK Panggil Anggota DPRD Makassar Eric Horas

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 06 April 2021 13:14 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 06 337 2390170 kasus-korupsi-infrastruktur-sulsel-kpk-panggil-anggota-dprd-makassar-eric-horas-SleVwXd7I8.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPRD Kota Makassar Eric Horas terkait kasus suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun anggaran 2020-2021.

Eric bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah (NA).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NA," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

Selain memeriksa Eric, tim penyidik juga memanggil saksi lainnya yakni seorang PNS Idham Kadir, lalu seorang wiraswasta Fery Tandiady, dan Muhammad Irhan Samad yang berprofesi sebagai Mahasiswa,

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya. Keduanya yakni, Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat (ER), selaku pihak yang diduga sebagai perantara suap sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah dan seorang kontraktor, Agung Sucipto (AS) selaku pemberi suap.

Nurdin diduga menerima suap Rp2 miliar dari Agung Sucipto melalui perantaraan Edy Rahmat. Uang suap sebesar Rp2 miliar itu diduga terkait keberlanjutan proyek wisata yang akan dikerjakan oleh Agung Sucipto di Bulukumba.

Selain suap dari Agung Sucipto, KPK menduga Nurdin juga menerima uang atau gratifikasi dari kontraktor lainnya. Nurdin diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya sebesar Rp3,4 miliar yang berkaitan proyek di Sulsel.

Baca Juga : KPK Selisik Dugaan Suap Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol di Bintan

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy pihak yang diduga penerima suap serta gratifikasi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Sedangkan Agung yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini