Perjalanan Dinas Diperbolehkan saat Lebaran, Satgas Covid-19: Wajib Tunjukkan Surat Izin

Binti Mufarida, Sindonews · Senin 05 April 2021 07:23 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 05 337 2389330 perjalanan-dinas-diperbolehkan-saat-lebaran-satgas-covid-19-wajib-tunjukkan-surat-izin-QLnLrgGt6f.jpg Wiku Adisasmito (Foto : BNPB)

JAKARTA - Pemerintah memastikan mudik Lebaran Idul Fitri 2021 dilarang pada 6-17 Mei 2021. Namun, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan jika dalam keadaan mendesak bisa melakukan perjalanan antarkota untuk melakukan perjalanan dinas bukan mudik.

Syarat wajib yang harus dilaksanakan untuk melakukan pekerjaan itu adalah membawa surat izin perjalanan. Pegawai ASN, TNI, Polri, BUMN/BUMD yakni surat izin perjalanan tertulis dari pejabat setingkat Eselon II. Sementara itu, pegawai Swasta surat izin perjalanan tertulis dari pimpinan/atasan tertinggi.

“Wajib untuk memberikan surat izin perjalanan apabila diperlukan yang kaitannya dengan tugas atau keperluan mendesak bagi pegawai ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, ini harus dapat surat tertulis dari pejabat setingkat eselon 2. Pegawai swasta dari pimpinan atau atasan tertinggi,” ujar Wiku, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Dukung Larangan Mudik, Kemenhub Segera Terbitkan Aturan Pengendalian Transportasi Lebaran

Serta, pekerja sektor informal dan pelaku perjalanan antar kota non-Mudik yakni surat perjalanan tertulis dari Kepala Desa/Kelurahan.

Baca juga: Mudik Dilarang, Sandiaga Uno: Peluang bagi Wisata Berbasis Lokal

“Pekerja sektor informal dan pelaku perjalanan antar kota non mudik harus ada surat izin perjalanan tertulis dari kepala desa atau kelurahan,” papar Wiku.

Selain itu, Wiku menegaskan bahwa surat perjalanan ini berlaku individu, untuk satu kali perjananan, dan wajib bagi 17 tahun keatas. “Dan semua ketentuan ini adalah pelaku individual untuk satu kali perjalanan dan wajib bagi 17 tahun keatas,” jelasnya.

Diketahui dasar kebijakan ini adalah dari arahan Presiden Joko Widodo serta adanya Surat dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini