Djoko Tjandra Bakal Divonis terkait Kasus Suap Hari Ini

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 05 April 2021 06:15 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 05 337 2389312 djoko-tjandra-bakal-divonis-terkait-kasus-suap-hari-ini-Sc54ZkgJt5.jpg Terdakwa Djoko Tjandra (foto: Okezone)

JAKARTA - Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) bakal menjalani sidang putusan terkait dua kasus dugaan suapnya pada hari ini. Dua kasus dugaan suapnya itu yakni, terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) serta penghapusan nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo mengatakan, sidang putusan untuk kliennya kemungkinan digelar pukul 10.30 WIB, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Soesilo berharap kliennya dapat diputus bebas oleh majelis hakim.

"Benar (sidang putusan Djoko Tjandra hari ini). Biasanya (mulai) jam 10.30 WIB. Harapannya putusan bebas," kata Soesilo saat dikonfirmasi, Senin (5/4/2021).

 Baca juga: Sidang Putusan Suap Djoko Tjandra Digelar 5 April

Sebelumnya, Djokcan -sapaan karib Djoko Tjandra- merasa santai dalam menghadapi sidang putusannya. Djokcan meyakini majelis hakim bakal menjatuhkan hukum lebih rendah dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebab, Djokcan kekeuh mengklaim dirinya adalah korban penipuan dalam kasus ini.

"Santai ajalah, sesuai fakta hukum aja apa yang terjadi dalam persidangan. Oh iya mungkin akan sesuai dengan apa yang kita, kan kita bacakan semua dupliknya. Loh memang faktanya memang itu kan penipuan," beber Djokcan, Kamis, 25 Maret 2021.

Baca juga:  Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Djoko Tjandra, Ini Alasannya

"Saya didatengin kok di Malaysia. Bukan saya mencari. Itu keyakinan dan fakta dipersidangan kan begitu. Cuma tuntutannya dari JPU sama sekali kita bantah disini," imbuhnya.

Djoko Tjandra mengklaim dirinya adalah korban penipuan yang dilakukan Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya. Hal itu disampaikan dalam nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan empat tahun penjara dari jaksa.

Sementara itu, JPU pada Kejaksaan Agung (Kejagung) meyakini bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra telah terbukti menyuap aparat penegak hukum. Djoko Tjandra diyakini telah menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari serta dua Jenderal Polisi, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo.

Atas dasar itu, jaksa mentuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana empat tahun penjara terhadap Djoko Tjandra. Selain itu, Djoko Tjandra juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ucap Jaksa Junaidi saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat Kamis, 4 Maret 2021.

"Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan," imbuhnya.

Dalam surat tuntutannya, jaksa meyakini Djoko Tjandra terbukti bersalah menyuap aparat penegak hukum untuk memuluskan kepentingannya, sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Djoko Tjandra diyakini telah menyuap pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan petinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Suap tersebut diberikan kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500.000 dolar AS melalui adik iparnya, Herriyadi Angga Kusuma, dan Andi Irfan Jaya sebagai uang muka rencana pengurusan hukum yang dihadapinya berupa fatwa MA melalui Kejaksaan Agung.

Selain itu, Jaksa juga meyakini Djoko Tjandra telah memberikan uang sebesar 100.000 dolar AS kepada mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo, dan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte sejumlah 200.000 dolar Singapura dan 370.000 dolar AS.

Pemberian uang itu dilakukan melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi. Usaha penghapusan status DPO Joko Tjandra dalam sistem ECS Ditjen Imigrasi dilakukan agar ia bisa masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali (PK) pada Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, jaksa menuntut agar Djoko dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 Juncto Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini