Share

Kasusnya SP3, Status DPO Sjamsul Nursalim dan Istrinya Bakal Dicabut

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Minggu 04 April 2021 09:22 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 04 337 2389033 kasusnya-sp3-status-dpo-sjamsul-nursalim-dan-istrinya-bakal-dicabut-u4oQRlejSQ.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mencabut status daftar pencarian orang (DPO) kedua tersangka kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yakni Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Sjamsul Nursalim.

Hal itu dilakukan usai KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus yang menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya.

"Iya karena sudah dihentikan (kasusnya) maka status bukan tersangka lagi," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (4/4/2021).

KPK bakal mengurus pencabutan DPO pada Sjamsul Nursalim dan istrinya ke pihak imigrasi. Karena, kata Ali, ada beberapa urusan administrasi yang harus diselesaikan dalam pencabutan DPO.

"Namun perlu mekanisme adminstratifnya, dan KPK akan lakukan," jelasnya.

Baca Juga: Perjalanan Singkat Kasus BLBI Hingga Akhirnya Dihentikan KPK

Diketahui pada hari Kamis (1/4) kemarin untuk pertama kalinya KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Sjamsul Nursalim dalam perkara dugaan korupsi BLBI BDNI terkait BPPN.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK. Menurutnya sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku.

"Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal UU KPK, yaitu โ€œDalam

menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas Kepastian Hukum," ungkap Alex.

Usai revisi Undang-undang KPK, lembaga antikorupsi itu memang memiliki kewenangan baru dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) sesuai dengan revisi UU KPK.

Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3 atau berdasarkan putusan praperadilan.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini