Kubu Moeldoko: SBY Harus Minta Maaf Serta Cium Tangan Megawati dan Jokowi!

Rakhmatulloh, Sindonews · Jum'at 02 April 2021 14:45 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 02 337 2388387 kubu-moeldoko-sby-harus-minta-maaf-dan-cium-tangan-megawati-dan-jokowi-5g3Uso9IMa.jpg Foto: Ist

JAKARTA - Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat (PD) kepemimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems menyebut, sudah sepantasnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendatangi satu persatu orang-orang yang pernah dibohongi dan dituduh-tuduhkan tanpa bukti.

(Baca juga: Kubu Moeldoko Tuding AHY Akan Gelar KLB untuk Ubah AD/ART Partai)

"Dan itu bisa dimulai SBY dengan mendatangi dan mencium tangan Ibu Megawati Soekarno Putri, Prof. Subur Budi Santoso, Pak Joko Widodo (Jokowi) dan Pak Yasonna Laoly," tutur Saiful kepada wartawan, Jumat (2/4/2021).

Dia mengutip sebuah media nasional kala itu SBY masih menjadi Menkopolkam di Kabinet Megawati, SBY pernah menyatakan di hadapan Presiden Megawati, bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam pendirian Partai Demokrat, namun ternyata dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020, SBY malah mencantumkan nama dirinya sendiri bersama Ventje Rumangkang sebagai pendiri Partai Demokrat.

"Pernyataan SBY yang seperti itu, bukan hanya membohongi Presiden Megawati Soekarno Putri, melainkan pula telah membohongi rakyat dan seluruh kader Partai Demokrat pada khususnya," katanya.

(Baca juga: Kubu Moeldoko Sebut SBY dan AHY Tidak Konsisten Usai Putusan Kemenkumham)

Dia mengatakan, sebagaimana kita ketahui bersama, melalui Akta Notaris dan dokumen verifikasi Partai Politik oleh KPU, bahwa pendiri Partai Demokrat itu bukanlah hanya dua orang, melainkan 99 orang. Sehingga, jika hanya dua orang itu bukan hanya kebohongan, namun juga sebuah pelanggaran Undang-undang Partai Politik yang awalnya mengharuskan minimal 50 orang warga negara Indonesia, kemudian diubah menjadi 30 orang di masing-masing provinsi.

Menariknya, kata dia, dari 99 nama pendiri Partai Demokrat, tak satupun ada nama SBY di sana. Selain itu, dalam AD/ART Partai Demokrat 2020 karangan SBY, hanya disebut nama SBY dan Ventje Rumangkang sebagai pendiri Partai Demokrat, padahal Pak Ventje Rumangkang itu sudah meninggal dunia.

"Ini artinya SBY ingin mengukuhkan dirinya sendiri sebagai satu-satunya pendiri Partai Demokrat yang sebenarnya bohong atau diluar fakta sejarah," ucapnya.

Dia juga mengapa nama Prof. Subur Budi Santoso yang masih hidup tidak dimasukkan namanya sebagai pendiri Partai Demokrat, padahal Prof. Subur lah nomer urut pertama pendiri dan deklarator Partai Demokrat sesuai dengan Akta Notaris sejarah berdirinya Partai Demokrat.

"Prof. Subur pulalah yang menjadi Ketua Umum pertama Partai Demokrat yang mengantarkan SBY mendatangi KPU dan menandatangani pengajuan SBY sebagai Calon Presiden RI Olehnya, menghilangkan nama dan jasa Prof. Subur berarti SBY berkhianat pada perjuangan orang-orang yang berjasa padanya, dan berjasa pada Partai Demokrat yang telah didirikan dan dideklarasikannya," lanjut dia.

Pihaknya pun mengaku tahu betapa sebelum adanya keputusan Kemenkum HAM yang menolak pengesahan KLB Partai Demokrat pimpinan Moeldoko, berulang-ulang kali SBY dan anak-anaknya telah menuduh-nuduh Pemerintahan Jokowi berada di balik rekayasa keributan internal Partai Demokrat.

"SBY dan AHY mengolok-olok Pemerintahan Jokowi sebagai pembegal demokrasi karena dituduhnya telah ikut intervensi diselenggarakannya KLB Partai Demokrat di Sibolangit," papar dia.

Atas tuduhan demi tuduhan SBY terhadap Pemerintahan Jokowi khususnya kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly dan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko itulah, yang menjadikan Yasonna Laoly sempat kesal pada pihak SBY yang terus menuding-nudingnya, hingga Yasonna pernah mengungkapkan kekesalannya pada SBY di hadapan para jurnalis, yang mana Yasonna meminta pihak SBY berhenti untuk terus menyalah-nyalahkan Pemerintah.

"Sebab Pemerintah awalnya sama sekali tidak tau menau soal kemelut internal Partai Demokrat yang berujung dengan KLB di Sibolangit ini," ulas SHE.

Namun anehnya, ujar dia, seperti tak tahu malu, setelah Kemenkumham menolak pengesahan pengurus Partai Demokrat hasil KLB Deliserdang, SBY dan AHY memuji-muji setinggi langit Presiden Jokowi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Mahfud MD.

"Pujian setinggi langit yang nampak hanya basa-basi karena tidak disertai permintaan maaf apalagi cium tangan Pak Jokowi dan Pak Yasonna Laoly yang sebelumnya SBY dan AHY hujat setengah mati," ujarnya.

Atas dasar semua itu, pihaknya mengaku berpikir dan menyerukan agar SBY dan anak-anaknya segera mendatangi Presiden Jokowi, mendatangi Ibu Megawati, Prof. Subur, Pak Yasonna dan lain-lain untuk meminta maaf dan mencium tangannya. Baginya, meminta maaf dan mencium tangan pada orang yang kita zhalimi itu suatu tradisi yang baik dan perlu dilestarikan.

"Pak Jokowi saja yang tidak bersalah apa-apa selalu menundukkan wajahnya di hadapan SBY dan para sesepuh tokoh negara, masak Pak SBY yang berlumuran dosa tidak mau meminta maaf dan mencium tangan Pak Jokowi dan lain-lainnya yang kami sebut di atas, ketus pria yang juga berprofesi sebaga Pengacara ini.

Akhirul kalam, sebut SHE, pihaknya ingin mengingatkan dan mengimbau kepada seluruh loyalis SBY dimanapun berada, agar berhenti mendukung SBY dan AHY sebelum menjadi korban penghianatan SBY berikutnya.

"Kita semua sudah belajar bagaimana orang-orang dekat SBY yang baik dan dahulu berkorban untuk menyukseskan Pak SBY dan Partai Demokrat pada akhirnya dikorbankan semua, dikhianati semua jerih payah keringat-keringat perjuangan dan harta bendanya, apalagi kalian yang mendukung SBY dari jauh dan tidak memiliki riwayat pengorbanan mendukung SBY, pastinya kalian akan berpotensi untuk dikorbankan pula oleh SBY di kemudian hari," pungkas dia.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini