SP3 Kasus BLBI Dapat Diuji dengan Praperadilan

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Jum'at 02 April 2021 13:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 02 337 2388322 sp3-kasus-blbi-dapat-diuji-dengan-praperadilan-dpnllRq8XH.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menyebut surat perintah penghentian penyidikan (SP3), yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sangat bisa untuk ditentang.

Menurut Suparji, hal yang bisa dilakukan untuk membatalkan SP3 kasus yang telah mentersangkakan Sjamsul Nursalim (SN), dan istrinya Itjih Sjamsul Nursalim (ISN) itu yakni dengan pra peradilan.

"SP3 tersebut dapat diuji melalui pra peradilan," ujar Suparji kepada MNC Portal, Jumat (2/4/2021).

Baca juga:  Perjalanan Singkat Kasus BLBI Hingga Akhirnya Dihentikan KPK

Selain itu, Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia inipun menyebut bahwa dikeluarkannya SP3 oleh KPK pada kasus BLBI sangat mengejutkan semua pihak. Menurutnya KPK harus menjelaskan secara akuntabel kasus tersebut.

"SP3 tersebut sungguh sangat mengejutkan. Meski secara hukum berdasarkan uu KPK SP3 dapat diterbitkan," jelasnya.

Baca juga: Disindir Soal SP3 Kasus Sjamsul Nursalim, Ini Kata Mantan Jubir KPK

"Untuk mencegah munculnya berbagai spekulasi harus ada penjelasan yang akuntabel," imbuhnya.

Diketahui, KPK memiliki kewenangan baru dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) sesuai dengan revisi UU KPK.

Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3 atau berdasarkan putusan praperadilan.

Sebelumnya, KPK resmi menghentikan penyidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul Nursalim (SN) selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan Itjih Sjamsul Nursalim (ISN) bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) selaku Ketua BPPN.

Terkait dengan proses Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan lenghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK. Menurutnya sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku.

"Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal UU KPK, yaitu Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas Kepastian Hukum," ungkap Alex.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini