Bupati Bandung Barat Aa Umbara Tersangka Korupsi Bansos, KPK: Itu Tidak Sesuai dengan Etika

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Kamis 01 April 2021 18:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 01 337 2388046 bupati-bandung-barat-aa-umbara-tersangka-korupsi-bansos-kpk-itu-tidak-sesuai-dengan-etika-0jbrnTmntf.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan sikap Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna (AUS) yang melakukan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat Tahun 2020.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Aa Umbara tidak sesuai dengan etika dari seorang kepala daerah.

"Perbuatan AUS selaku kepala daerah yang ditugaskan untuk mengawasi pengadaan barang/jasa dalam keadaan pandemi covid 19 namun terlibat dalam pengadaan tersebut, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar sumpah jabatan seorang kepala daerah," ujar Alexander dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Meski Jadi Tersangka, Aa Umbara dan Anaknya Belum Ditahan karena Sakit

"Kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya," imbuhnya.

Baca juga: Bupati Bandung Barat & Anaknya Diduga Diuntungkan Rp3,7 Miliar dari Korupsi Bansos Covid-19

Ia pun meminta kepada seluruh kepala daerah agar tidak melakukan korupsi. Apalagi menggunakan jabatannya secara sewenang-wenang.

"KPK mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tetap memegang teguh janji dan sumpah selaku kepala daerah dengan tidak melakukan praktek dan perilaku yang koruptifcdengan kewenangan yang dimilikinya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya Andri Wibawa (AW) serta pemilik PT Jagat Dir Gantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini