Pemerintah Minta Semua Provinsi Masukkan Program Lingkungan Hidup ke RPJMD

Agregasi Sindonews.com, · Rabu 31 Maret 2021 02:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 30 337 2386816 pemerintah-minta-semua-provinsi-masukkan-program-lingkungan-hidup-ke-rpjmd-2pqedYM0Ii.jpg Menteri LHK, Siti Nurbaya (Foto: KLHK)

Indeks Kualitas Udara sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 84,30 dan mengalami peningkatan sebesar 0,65 poin dari tahun 2019. Indeks Kualitas Air Laut yang baru diberlakukan tahun 2020 mencapai angka 68,94 dengan kategori baik dan memenuhi target RPJMN sebesar 58,6.

Indeks Kualitas Lahan yang merupakan gabungan antara IndeksTutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut mengalami penurunan sebesar 1,26 poin yaitu dari 62,00 ke 60,74 dan capaian tersebut belum memenuhi target RPJM pada angka 61,90.

Dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, telah ada dorongan kepada jajaran Pemerintah Daerah; dan ternyata IKLH berkembang menjadi platform dalam membangun kolaborasi antar strata pemerintahan, pusat-provinsi dan kabupaten/kota.

“Saya meminta agar 6 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) juga menjadi bagian dari kolaborasi ini, dapat menjadi fasilitator dan dapat menjadi pusat koordinasi dalam upaya kita membangun dan memperbaiki kualitas lingkungan pada skala ekoregion. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan juga perlu menyempurnakan konsep IKLH ini dengan mengadopsi model DPSIR (drivers, pressures, state, impact and response) untuk menggambarkan hubungan antara aspek sosial dan lingkungan,” katanya.

Dalam Rakernis ini juga dilakukan peluncuran dan bedah buku berjudul “MR Karliansyah, 30 Tahun Menekuni Pengendalian PencemarandariAmdal sampai Pemulihan Lingkungan” yang ditulis wartawan senior, Robert Ahdi KSP. Salah stau pembahas buku adalah mantan Menteri Lingkungan, Sarwono Kusumaatmadja.

Sementara Dirjen PPKL M.R. Karliansyah dalam sambutannya mengatakan, pengelolaan lingkungan memerlukan basis data yang kuat selain sebagai dasar pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan juga diperlukan untuk menggerakan partisipasi para pemangku kepentingan. Dengan arahan dan bimbingan Ibu Menteri, sejak tahun 2015 pembangunan infrastruktur pemantauan menjadi prioritas Ditjen PPKL.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini