KPK Panggil Ketua Komisi VIII Yandri Susanto Terkait Korupsi Bansos Covid-19

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 30 Maret 2021 09:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 30 337 2386307 kpk-panggil-ketua-komisi-viii-yandri-susanto-terkait-korupsi-bansos-covid-19-AuLzTrckRr.jpg Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto terkait kasus korupsi pengadaan Bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Yandri bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Matheus Joko Santoso (MJS). Joko merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek bansos Covid-19 di Kemensos.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso)," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (30/3/2021).

Belum diketahui apa yang akna digali dari pemeriksaan politikus PAN itu. Namun, dari informasi yang dihimpun Komisi VIII DPR memiliki ruang lingkup tugasnya membidangi sosial dan kebencanaan serta bermitra kerja dengan Kementrian Sosial.

Selain memanggil Yandri, tim penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang notaris sebagai saksi juga. Mereka yakni Sahat Simanungkalit dan Prospelany.

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka penerima suap. Juliari Batubara diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa berupa bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemi Covid-19.

Selain Juliari Batubara, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Empat tersangka itu yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos), Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek bantuan sosial (Bansos) COVID-19 di Kemensos .

Baca Juga : Pandemi Covid-19 Bikin Pendidikan Tertinggal, DPR Sesalkan Anggaran Membaca Malah Dipangkas

Kemudian, dua tersangka pemberi suap yakni, Ardian Iskandar Maddanatja alias Ardian Maddanatja yang merupakan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama atau PT Tigapilar Agro Utama (TPAU/TAU) dengan akronim TIGRA. Kedua, Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat periode 2017-2020 sekaligus advokat, Harry Van Sidabukke.

Diduga dalam kasus ini pelaksanaan proyek tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini