Mahfud MD Angkat Bicara soal Tudingan Habib Rizieq Terkait Kerumunan

Dimas Choirul, MNC Media · Sabtu 27 Maret 2021 08:50 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 27 337 2384903 mahfud-md-angkat-bicara-soal-tudingan-habib-rizieq-terkait-kerumunan-NaK4yEiqyO.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Terkait pernyataan terdakwa Habib Rizieq Shihab yang menyudutkan, soal kerumunan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) saat kepulangannya ke Indonesia November 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat bicara.

Hal itu dikatakan Habib Rizieq dalam eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kasus kerumunan Maulid Nabi SAW.

Mahfud menerangkan, diskresi pemerintah seputar penjemputan, pengamanan, dan pengantaran Habib Rizieq dari bandara sampai ke rumahnya. Tetapi, acara Habib Rizieq di Petamburan yang memicu kerumunan bukan diskresi dari pemerintah.

Adapun diskresi Pemerintah, pada waktu itu adalah pertama Habib Rizieq boleh pulang dan boleh dijemput. Kedua, patuhi protokol kesehatan. Ketiga dikawal dan diantar oleh Polisi sampai ke kediaman.

"Jadi kerumunan setelah diantar ke Petamburan bukan lagi diskresi tapi pelanggaran hukum," kata Mahfud seperti dikutip dari akun twitter miliknya @mohmahfudmd, Sabtu (27/3/2021).

"Dari video tersebut jelas, waktu itu pulangnya HRS memang diizinkan dan dikawal secara resmi sebagai diskresi pemerintah via Polhukam sampai ke Petamburan. Undangan kerumunan setelah diantar ke Petamburan yang terjadi malam harinya, besok-besoknya lagi, dan di tempat-tempat lain tentu sudah bukan diskresi Pemerintah," lanjut Mahfud MD.

Baca Juga : Konflik Diprediksi Panjang, Demokrat & AHY Terancam Tak Ikut Pemilu 2024

Karena itu, Mahfud membantah telah menjadi aktor kerumunan di petamburan.

"Jadi alibinya salah jika bilang penjemputan dan kerumunan di bandara adalah kesalahan Menko Polhukam karena memberi izin pulang dan menjemput. Penjemputan dan pengantaran itu adalah diskresi dalam hukum administrasi bukan hukum pidana. Maka dakwaan pidananya adalah kerumunan yang dimobilisasi setelah itu," tuturnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini