19 Poin Pernyataan Demokrat KLB Deliserdang di Hambalang

Putra Ramadhani Astyawan, Okezone · Jum'at 26 Maret 2021 07:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 26 337 2384282 19-poin-pernyataan-demokrat-klb-deliserdang-di-hambalang-75rA4OHjCm.jpg Demokrat kubu Moeldoko saat jumpa pers di Hambalang (foto: Okezone/Putra RA)

4. Pernyataan dan cara cara yang tidak bertanggung-jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan ditengah tengah masyarakat, disaat kita dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh sungguh dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional.

5. Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada Masyarakat Indonesia dan kepada Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan semestinya tidak perlu terjadi.

6. Agar kegaduhan dan keresahan ini tidak terjadi lagi, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia hal hal apa sesungguhnya yang terjadi di dalam Partai Demokrat. Dengan demikian masyarakat dapat melihat dan menilai langkah-langkah konkrit yang mesti kita lakukan secara bersama-sama untuk memperbaiki Partai Demokrat ini.

Baca juga:  Konferensi Pers di Hambalang, Kubu Moeldoko: Tempat Bersejarah dan Penuh Paradoks

7. Secara historis, telah terjadi penggelapan fakta atau pemutarbalikan sejarah pendirian. Partai Demokrat didirikan tahun 2001 oleh 99 orang dan tidak ada nama SBY didalam akta pendirian. Namun di dalam Mukadimah Anggaran Dasar Partai Demokrat tahun 2020. pendiri Partai Demokrat disebut hanya 2 orang dan SBY disebut sebagai salah satu pendiri partai. Hal ini menimbulkan keresahan luar biasa bagi penggagas pendiri/ deklarator partai yang masih hidup diantara 99 orang tersebut.

8. Secara sosiologis, terjadi penindasan kepada anggota partai di akar rumput termasuk yang dialami oleh pengurus partai di propinsi dan kabupaten/kota, khususnya sejak SBY dan kemudian dilanjutkan AHY sebagai Ketua Umum Partai. Hak-hak anggota dan pengurus dipangkas dan dibatasi dengan berbagai alasan. Pungutan kepada kader dilakukan disemua lapisan, sementara penghargaan atau rewards kepada kader nyaris tidak pernah diberikan. Hal tersebut diperparah dengan adanya mahar politik dalam pilkada, sehingga banyak kader partai yang tidak dapat maju pilkada lantaran tidak mampu membayar mahar ke DPP. Disamping itu, kondisi pengelolaan partai oich SBY AHY yang sentralistik dan otoriter, makin memperdalam jurang pernisah antara SBY-AHY dengan kader-kader di daerah.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini