Partai Politik Diminta Jadi Lembaga Ideologis & Pilar Demokrasi

Tim Okezone, Okezone · Rabu 24 Maret 2021 14:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 24 337 2383269 partai-politik-diminta-jadi-lembaga-ideologis-pilar-demokrasi-gMvHr0K0Rg.jpg Ilustrasi (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur peran dan fungsi partai politik yang perlu peningkatan melalui penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif.

Saat ini, eksistensi partai politik mendapat sorotan publik karena dinilai sudah keluar dari khitahnya, seperti yang terjadi dalam konflik Partai Demokrat belakangan ini.

Peneliti senior CSIS Josef Kristiadi mengatakan, partai politik berdiri sebagai pabrik penguasa dan lembaga yang sah untuk bertarung dalam pemilihan pemerintahan. Sehingga, partai politik jangan didirikan hanya untuk yang mendirikan, atau untuk kepentingan elite maupun anak cucu, hingga orang terdekatnya saja.

“Sehingga, partai politik tidak menjadi kerumunan manusia pemburu kekuasaan. Partai politik harus menjadi lembaga yang mempunyai cita-cita ideologis dan menjadi pilar demokrasi,” ujar Josef saat mengisi webinar ‘Mengembalikan Khitoh Peran Partai Politik Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia’ di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Wapres Maruf Ingatkan Parpol Jangan Dijadikan Tunggangan Kelompok Tertentu

Pengamat hukum dan politik Universitas Borobudur Faisal Santiago menyampaikan, partai politik harus menghindari kepentingan kelompok dan keluarga karena punya kekuasaan untuk melahirkan pemimpin. Dalam hal ini, Faisal berpendapat, partai politik harus melihat demokrasi seadil-adilnya.

Baca juga: Menguatnya Kedaulatan Partai dengan Kecenderungan yang Semakin Pragmatis

Dia pun menyinggung persoalan yang terjadi di Partai Demokrat harus segera diselesaikan secara hukum dan jangan dibuat berlarut-larut. “Konflik internal seperti ini bukan hal yang baru. Hampir semua partai mengalami. Tapi pada akhirnya, penyelesaian masalah harus melalui jalur hukum (pengadilan),” jelas Faisal.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Agus Surono menjelaskan, permasalahan internal membuat partai politik belum mampu memerankan fungsinya dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah belum banyak partai politik yang kuat secara sistem dan kelembagaannya.

Artinya, kata Agus, partai politik jauh dari harapan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengamat komunikasi politik Aat Surya menambahkan, penunjukkan pengurus partai harus bersifat inklusif, bukan eksklusif dan tidak melibatkan keluarga. “Jangan pula mengandalkan sosok kharismatik. Dengan begitu, akan menjadi partai politik yang modern dan kuat secara sistem dan kelembagaan,” jelas Aat.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Asosiasi Profesi Hukum Indonesia Laksanto Utomo memaparkan, konflik yang terjadi di Demokrat diduga karena adanya cacat prosedur dalam perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (ad/art) tahun 2020.

Laksanto mengatakan, penggagas kongres luar biasa (KLB) Demokrat menilai ad/art Demokrat tahun 2020 tidak demokratis karena menghilangkan kesempatan kader untuk menjadi pejabat tinggi partai dan terdapat dominasi kekuasaan majelis tinggi yang melampaui ketua umum dan suara anggota.

“Dari beberapa data yang ditemukan, ad/art Demokrat 2020 diduga rigid dan tidak logis. Bahkan, penunjukkan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat versi KLB dinilai sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ad/art Demokrat tahun 2005,” tutur Laksanto.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini