Hadiri Panen Raya, Ketua DPD RI: Impor Beras Bukan Solusi!

Fahmi Firdaus , Okezone · Rabu 24 Maret 2021 06:05 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 24 337 2383002 hadiri-panen-raya-ketua-dpd-ri-impor-beras-bukan-solusi-0eD0dKMagG.jpg

SUMBA BARAT DAYA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan, impor untuk memenuhi komoditas beras bukanlah sebuah solusi. Pasalnya, saat ini petani di sejumlah daerah sedang memasuki masa panen.

(Baca juga: Aksi Heroik Emen si Tukang Becak Luluh Lantahkan Tank Canggih Inggris)

LaNyalla yang hadir bersama Senator NTT Asyera RA Wundalero dan Senator Lampung Bustami Zainudin, menyampaikan hal tersebut di lokasi Panen Raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Selasa (23/3/2021).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan mendukung langkah Bulog yang menjelaskan langsung kepada Presiden Joko Widodo tentang kondisi terkini stok beras nasional di gudang Bulog.

(Baca juga: Ingin Bunuh Diri di Jembatan PIK 2, Wanita Cantik: Kalau Papa Mama Kamu Mati Gimana!)

"Masalah kita bukan kekurangan beras. Karena cadangan beras di gudang-gudang Bulog masih mencukupi. Masalah kita adalah belum sukses mengatur dan memfasilitasi proses distribusi beras dengan supply chain management yang baik. Sehingga harga gabah di sejumlah sentra padi anjlok," terangnya menyampaikan masalah yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, masalah ini harus dilihat dari kebijakan pemerintah terkait tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pertanian.

"Kebijakan tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pangan sangat luas. Mulai dari filosofi dasar dan cara pandang pemerintah terhadap petani. Mau ditempatkan sebagai subjek atau objek? Karena ini sangat menentukan nasib petani," jelasnya.

Tidak itu saja, LaNyalla juga menilai dibutuhkan dukungan data yang konkret dari ketersediaan dan kebutuhan komoditas itu. Juga data mengenai supply dan demand, termasuk rantai distribusi komoditas tersebut.

"Di sini kita bicara supply chain management. Bagaimana memindahkan atau mendistribusikan hasil komoditas ke daerah atau wilayah yang membutuhkan. Sehingga, untuk mengatasi kelangkaan komoditas di wilayah non-penghasil, bukan dijawab dengan kebijakan impor," terangnya.

Oleh sebab itu, LaNyalla menegaskan sangat diperlukan kebijakan yang tepat sasaran untuk menurunkan biaya pokok produksi di tingkat petani. Termasuk apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui program food estate.

"Karena, hasil akhir yang ingin dituju adalah ketercukupan cadangan pangan, atau ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi isu strategis dunia. Apalagi Badan Pangan Dunia, FAO, sudah memberikan warning adanya potensi krisis pangan global sebagai dampak pandemi Covid-19," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah di tahun 2021, menaikkan anggaran ketahanan pangan sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya. Atau dari Rp80 triliun di 2020, menjadi Rp 104 triliun di tahun 2021

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini