JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Studies (Indostrategic), A Khoirul Umam menyatakan, jika UU Pemilu tidak direvisi dan presidential threshold tetap dipatok di angka 20% dan 25 % gabungan partai politik, maka berpotensi terbentuk 3 koalisi pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 mendatang.
"Problemnya, banyak partai politik papan tengah yang cenderung bersikap pragmatis, asal menang, dan tidak memiliki tokoh publik yang marketable, maka mereka cenderung mengekor ke partai-partai besar. Akibatnya, hanya terbentuk koalisi 2 pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)," ujarnya saat dihubungi, Selasa (23/3/2021).
Menurut Umam, jika skenarionya Pilpres 2024 diikuti oleh 2 pasangan Capres, besar kemungkinan yang akan maju adalah Prabowo Subianto-Puan Maharani dan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga:Â Capres Terkuat Pilpres 2024 Hasil Survei Indikator Politik Indonesia, Posisi Anies Dinilai Belum Aman
Sementara nama-nama populer lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Menparekraf Sandiaga Uno dinilai akan terganjal oleh ketiadaan dukungan partai politik.
Dia menuturkan, di PDI Perjuangan, nama Puan akan lebih diprioritaskan sebagai trah Soekarno. Selain itu, pengalaman mengajukan Jokowi sebagai presiden melahirkan evaluasi bahwa meskipun yang bersangkutan "petugas partai", namun tidak bisa dikendalikan penuh oleh kekuatan 'Teuku Umar'.
Baca Juga:Â Survei Indikator Politik Indonesia: Anies Calon Kuat Presiden, Ganjar di Posisi Kedua
Bahkan, menurut Umam, jika Ganjar yang berkarakter luwes, cair dan mudah membangun network politik diajukan sebagai representasi PDIP, hal itu berpeluang membuka manuver-manuver para pialang politik di PDIP untuk mengambil alih (take over) kepemimpinan PDIP dari trah Soekarno, utamanya ketika Megawati Soekarnoputri sudah memutuskan mundur dari panggung politik praktis karena alasan regenerasi.
"Fenomena yang terjadi di Partai Demokrat saat ini, dimana muncul makelar-makelar kekuasaan yang malas bekerja keras membangun mesin politik dan berusaha mencaplok kekuatan partai lain, berpotensi membayangi dan mengancam setiap proses regenerasi politik di partai-partai, tak terkecuali PDIP di tangan Puan kelak," ujarnya.
