MK Tolak Sengketa Pilbup Solok 2020

Felldy Utama, iNews · Senin 22 Maret 2021 22:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 22 337 2382274 mk-tolak-sengketa-pilbup-solok-2020-bmGGpkefek.jpg Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. (Dok MK)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan yang diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok nomor urut 1 Nofi Candra dan Yulfradi. Dalam pertimbangannya, MK menilai alat bukti yang dilayangkan pemohon tidak cukup kuat.

“Amar putusan mengadili, dalam eksepsi menyatakan menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan yang digelar secara daring, Senin (22/3/2021).

Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams menyatakan, dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah menanggapi dalil Pemohon terkait adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak suara sah di beberapa TPS di Kabupaten Solok. Setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti berupa formulir Model D Hasil Kecamatan KWK, tidak tampak bentuk tidak sahnya surat suara.

Mahkamah menilai, pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas proses dugaan terjadinya pengurangan suara pemohon dengan cara merusak suara sah pemohon oleh petugas KPPS. Selain itu, pemohon tidak mengajukan keberatan pada TPS-TPS yang didalilkan tersebut.

Wahiddudin mengatakan, hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa semua saksi paslon yang hadir menerima hasil penghitungan suara di seluruh TPS dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara. Juga tidak ada yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan hasil suara.

"Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan mengenai telah terjadinya kecurangan atau pelanggaran berupa pengurangan suara di seluruh TPS sebagaimana didalilkan Pemohon,” ujar Wahiduddin.

Baca Juga : Sengketa Pilkada Labuhanbatu, MK Minta KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang di 9 TPS

Mahkamah menjelaskan mengenai dalil Pemohon mengenai banyak pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 4 dan TPS 6 Desa Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak serta di TPS 8 Nagari Selayo Kubung. Mahkamah tidak menemukan alat bukti surat/tulisan dan keterangan saksi yang meyakinkan dan berdasarkan keterangan yang disampaikan termohon pada TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung terjadi kekeliruan petugas KPPS 4 yang kurang teliti dalam memeriksa formulir Model C. Pemberitahuan Pemilih Nomor Urut 161 yang seharusnya memilih di TPS 10 tetapi memilih di TPS 8, namun telah dilakukan konfirmasi oleh petugas KPPS ke TPS 10 bahwa pemilih Nomor Urut 161 tidak memilih di TPS 10.

“Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan formulir Model C.Hasil-KWK, semua saksi pasangan calon menandatangani dan menyetujui formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara, serta tidak ada satu pun saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan alat bukti dan fakta tersebut, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum,” urai Wahiduddin.

Wahiduddin melanjutkan, Mahkamah juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan terkait dalil pemohon tentang adanya praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif.

Baca Juga : MK Perintahkan KPU Halmahera Utara Gelar Pemungutan Suara Ulang

“Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini